Kulon Progo

Bupati Kulon Progo Berharap Soal Penetapan Ganti Rugi Tanah di Kaligintung Ada Titik Temu

Sutedjo berharap penetapan ganti rugi lahan terdampak pembangunan rel kereta Bandara YIA di Desa Kaligintung dapat diselesaikan dengan baik.

Bupati Kulon Progo Berharap Soal Penetapan Ganti Rugi Tanah di Kaligintung Ada Titik Temu
TRIBUNJOGJA.COM / Agung Ismiyanto
pengucapan sumpah dan janji Bupati Kulon Progo, H Sutedjo di depan Gubernur DIY, Sultan Hamengku Buwono X, Kamis (7/11/2019). 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Agung Ismiyanto

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Bupati Kulon Progo, Sutedjo berharap penetapan ganti rugi lahan terdampak pembangunan rel kereta penunjang akses Bandara Internasional Yogyakarta (YIA) di Desa Kaligintung, Temon, dapat diselesaikan dengan baik.

Jika ada keberatan dari warga, Sutedjo berharap hal ini bisa dikomunikasikan dengan baik dan ada titik temu.

“Kami belum tahu permasalahannya. Tetapi, harapan saya bisa diselesaikan dengan baik tidak ada ada kericuhan. Kalau keberatan bisa dikomunikasikan diharapkan ada titik temu,” jelasnya di Kepatihan, Kamis (7/11/2019).

Tedjo mengatakan, untuk penentuan ganti rugi tanah ini memang ditentukan oleh tim appraisal.

Tutorial Tampil Kece dengan Makeup Sachet yang Praktis dan Terjangkau

Dalam hal ini Pemda setempat tidak memiliki wewenang.

Namun, pihak pemerintah bisa ikut memfasilitasi antara warga dan appraisal hingga mendapat titik temu.

“Jangan seperti itu (ricuh) harus rembugan. Ada diskusi, musyawarahkan. Saran yang penting, lego musuh trimo. Mempertemukan pendapat yang berbeda dan ada kesepakatan,” ujarnya.

Perlu diketahui, tahap musyawarah penetapan ganti rugi lahan terdampak pembangunan rel kereta penunjang akses Bandara Internasional Yogyakarta (YIA) di Desa Kaligintung, Temon, Rabu (6/11/2019) gagal terlaksana dan harus ditunda.

Penyebabnya, terjadi kericuhan yang dilatari keberatan warga atas proses penaksiran nilai aset terdampak berikut harganya yang terlalu rendah.

Hasto : Bedah Menoreh hingga Pemindahan Ibu Kota Kulon Progo, PR Harus Diselesaikan Sutedjo

Sempat terjadi adu mulut antara warga yang keberatan dengan tim pengadaan lahan.

Setelah itu, warga langsung membubarkan diri sehingga tim pengadaan lahan memutuskan untuk menunda musyawarah tersebut.

Warga menilai tim pelaksana pengadaan tanah tidak transparan terkait penilaian harga tanah milik warga yang akan dibebaskan untuk proyek tersebut.

Warga berpendapat bahwa nilai yang ditetapkan itu terlampau rendah dibanding harga pasaran.

Besaran ganti kerugian yang ditawarkan dalam pertemuan itu cukup beragam dengan kisaran Rp 900 ribu hingga Rp1,2 juta per meter persegi lahan persawahan. (TRIBUNJOGJA.COM)

Penulis: Agung Ismiyanto
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved