Sederet Prestasi dan Kontroversi Seputar Basuki Tjahaja Purnama Alias Ahok Menuju Kursi Bos BUMN

Sederet kontroversi serta pro dan kontra mengiringi wacana penunjukan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai bos BUMN

Editor: Muhammad Fatoni
KOMPAS.com | GARRY ANDREW LOTULUNG
Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok 

Pada 2016 Ahok mendapatkan gelar The Most Inspiring oleh Indonesia Green Award.

Di tahun yang sama Ahok mendapatkan empat penghargaan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dikutip dari https://id.wikipedia.org/;

1. Kategori Provinsi dengan Perencanaan Terbaik,

2. Provinsi dengan Perencanaan Inovatif,

3. Provinsi dengan Perencanaan Progresif,

4. Tingkat pencapaian MDGs tertinggi tahun 2015.

Dikutip dari Kompas.com, pada 2019 Ahok diberikan penghargaan Rooseeno Award IX-2019, Ahok dinilai memiliki etos kerja dan berintegritas tinggi.

Sementara prestasinya Ahok dalam pembenahan banjir, ia berhasil melakukan normalisasi Sungai Ciliwung, Kali Sunter, Waduk Rawa Badung, dan Waduk kebon Melati.

Dalam penataan ruang Ahok juga telah menata kawasan Kalijodo yang sebelumnya merupakan tempat prostitusi disulap menjadi taman publik, menata kawasan pasar ikan, Kampung Pulo dan Bukit Duri.

Semasa menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta Ahok juga banyak merelokasi warga ke rumah susun.

Jadi Bos Pertamina, PLN atau Krakatau Steel? Ini Jawaban Basuki Tjahaja Purnama Alias Ahok

Pro Kontra Basuki Tjahaja Purnama Jadi Dirut BUMN, Menteri BUMN Erick Thohir Buka Suara soal Ahok

Kebijakan Ahok lainnya yang juga menjadi prestasi yakni banyaknya perusahaan yang mau membantu pembangunan di Ibu Kota menggunakan dana corporate social responsibility (CSR).

Kontroversi

Meski memiliki banyak prestasi, namun tak jarang kebijakan Ahok juga kental akan konflik dan memicu kontroversi.

Dikutip dari https://id.wikipedia.org/ Ahok sempat terlibat dalam masalah pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras.

BTP tandatangan proses administrasi keluar dari mako Brimob, Kamis (24/1/2019)
BTP tandatangan proses administrasi keluar dari mako Brimob, Kamis (24/1/2019) (Instagram basukibtp)

BPK menilai pembelian lahan tersebut telah merugikan keuangan negara hingga Rp 191 miliar.

Sumber: Tribunnews
Halaman 2/3
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved