Pro Kontra Ahok Jadi Dirut BUMN, Ini Pihak-pihak yang Menyatakan Menolak dan Mendukung

Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok santer dikabarkan jadi calon dirut salah satu BUMN, sejumlah pihak pun menyatakan dukungan maupun penolakan.

TRIBUNJOGJA.COM - Sejumlah tokoh menolak Ahok bila masuk BUMN. Misal saja Rizal Ramli yang menyebut hanya akan menambah masalah.

asuki Tjahaja Purnama alias Ahok dipastikan akan masuk ke salah Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Namun belum pasti apa jabatan yang akan diduduki mantan Gubernur DKI Jakarta ini, termasuk di BUMN apa.

Dari isu yang santer beredar, Ahok akan ditempatkan di Pertamina atau PLN.

Sayangnya, rencana penempatan Ahok di BUMN tak semulus yang dibayangkan.

• Jadi Bos Pertamina, PLN atau Krakatau Steel? Ini Jawaban Basuki Tjahaja Purnama Alias Ahok

• Ahok Bakal Jadi Bos BUMN, Inilah Pasal yang Mengatur Syarat-syarat Pengangkatan Direksi BUMN

Sejumlah pihak dan tokoh menyatakan penolakannya, ini beberapa di antaranya :

1. Rizal Ramli

Mantan Menteri Koordinator Kemaritiman, Rizal Ramli menyebut, rencana Ahok masuk BUMN hanya akan menambah masalah baru.

"Saya bingung Pak Jokowi cari masalah baru," kata Rizal saat ditemui di Hotel Borobudur, Jumat (15/11/2019).

Menurut Rizal, saat ini sudah banyak masalah yang ada di Indonesia yang perlu diselesaikan.

Pengangkatan Ahok sebagai bos perusahan BUMN hanya akan menambah kontroversi yang tidak perlu.

"Masalah Indonesia ini sudah banyak. Ini (Ahok) orang bermasalah yang hanya akan menimbulkan kontroversi yang enggak perlu," ungkap Rizal, dikutip dari Kompas.com.

Adapun alasan Rizal tak setuju dengan rencana Presiden Jokowi tersebut karena Ahok memiliki track record yang tidak mulus dalam kariernya.

• Pro Kontra Basuki Tjahaja Purnama Jadi Dirut BUMN, Menteri BUMN Erick Thohir Buka Suara soal Ahok

• Ahok Bakal Jadi Dirut Pertamina? Inilah Rekam Jejak Basuki Tjahaja Purnama Sebelum ke BUMN

Bahkan ia menyarankan penunjukan bos perusahaan BUMN bisa ditunjuk dari sektor swasta yang lebih kompeten dari Ahok.

Rizal menyebutkan, salah satu contoh kasus yang mencoreng rekam jejak Ahok adalah pembelian lahan RS Sumber Waras saat Ahok menjabat Gubernur DKI Jakarta.

Selain itu, Rizal Ramli menyebut, Ahok tidak memiliki cooperate experience atau tidak memiliki pengamalan cooperate yang baik.

"Padahal masih banyak anak-anak muda yang punya pengalaman eksekutif yang bagus termasuk temen-temen Tionghoa banyak yang bagus-bagus ya kan."

"Itu akan memberikan nilai tambah yang jauh lebih besar daripada Ahok yang modalnya keributan doang," ujarnya.

2. Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB)

Penolakan juga datang dari Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB).

Padahal, Ahok belum dipastikan akan masuk ke Pertamina.

Meski demikian, FSPPB telah memasang spanduk yang menyatakan penolakan Ahok untuk mengisi jabatan di PT Pertamina (Persero)‎.

Presiden FSPPB, Arie Gumilar membenarkan, ‎Serikat Pekerja Pertamina telah membentangkan spanduk yang berisi penolakan terhadap Ahok untuk mengisi jabatan di Pertamina.

Adapun bunyi sepanduk tersebut ‎di antaranya:

"Milih Figur Tukang Gaduh, Bersiaplah Pertamina Segera Runtuh!

Pertamina Tetap Wajib Utuh, Tolak Siapapun Yang Suka Bikin Rusuh.

Pertamina Bukan Sarang Koruptor, Bukan Juga Tempat Orang Tak Terpuji & Mulut Kotor.

Pertamina Menjulang-Rakyat Senang Pemberang Datang-Kita Perang!!!

Berkali-Kali Ganti Direksi Kami Tak Peduli, Tapi Kedatangan Biang Kekacauan Jadi Musuh Kami!!!"

3. Novel Bamukmin

Walau bukan orang dalam lingkaran BUMN, tapi Novel Bamukmin menolak Ahok masuk ke BUMN.

Wakil Ketua Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) itu meminta pemerintah supaya tidak memaksakan Ahok menjabat sebagai direktur utama di perusahaan di bawah BUMN.

Menurut dia, sejumlah pihak sudah merasa keberatan terhadap wacana menempatkan Ahok memimpin salah satu BUMN.

"BUMN jelas milik negara untuk kesejahteraan rakyat. Sehingga, kalau sudah rakyat menolak (pemerintah,-red) untuk segera menarik sikapnya untuk menjadikan Ahok sebagai pimpinan di BUMN," kata Novel, saat dihubungi Tribunnews.com, Minggu (17/11/2019).

Dia mengungkapkan, apabila pemerintah tetap mempercayakan kepada Ahok memimpin perusahaan BUMN, dikhawatirkan akan menimbulkan gejolak.

"Karena, kalau dipaksakan sangat mengancam keutuhan bangsa dan anjloknya ekonomi bangsa," tambahnya.

Selain itu, Novel mengaku siap mempertemukan FSPPB dengan Persaudaraan Alumni 212 (PA 212).

Menurut dia, upaya mempertemukan FSPPB atau elemen lainnya di BUMN dengan PA 212 dilakukan untuk menolak Ahok masuk BUMN.

"ACTA sampai saat ini siap mengadvokasi para karyawan BUMN yang menolak Ahok, serta siap memediasi dengan para tokoh alumni 212 untuk siap mendukung langkah penolakan Ahok," kata Novel, saat dihubungi Tribunnews.com, Minggu (17/11/2019).

Dia menilai wacana penunjukan mantan gubernur DKI Jakarta itu menuai kontroversi.

"Dari awal ketika Ahok datang memenuhi panggilan Erick Thohir (Menteri BUMN, red) yang kemungkinan Ahok dijadikan salah satu pimpinan di BUMN, ada indikasi menjadi pimpinan Pertamina, langsung saya angkat bicara pasti akan menuai kecaman dan akan terjadi kegaduhan," kata dia.

Dukungan Untuk Ahok

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membocorkan bahwa Ahok kemungkinan akan menempati jabatan di BUMN yang mengurusi sektor energi.

Luhut mengaku sudah mengetahui jabatan apa yang akan dimandatkan kepada Ahok. Namun, ia menekankan bahwa keputusan itu tetap berada di tangan Presiden Joko Widodo.

Banyak tokoh yang mendukung ataupun menolak masuknya Ahok dalam jajaran BUMN.

Pasalnya, status Ahok yang pernah menjadi narapidana dipertanyakan.

Akankah menyalahi aturan atau tidak.

• Jokowi Benarkan Ahok Bakal Jadi Bos BUMN: Kita Tahu Kinerjanya, Erick Thohir: Kita Butuh Pendobrak

• Ahok Bakal Jadi Dirut Pertamina? Inilah Rekam Jejak Basuki Tjahaja Purnama Sebelum ke BUMN

Meski begitu, Erick Thohir mengatakan pihaknya tidak mengurusi status hukum Ahok.

Dilansir Kompas.com, Erick memilih untuk menyerahkan hal tersebut pada para ahli hukum.

"Ya kan sudah ada ahli-ahlinya," ujar Erick di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (14/11/2019).

Dalam pernyataan selanjutnya, Erick mengatakan pihaknya percaya pada good corporate governance.

Terlebih, menurut Erick, Ahok memiliki kontribusi.

Namun, saat ditanya perusahaan BUMN sektor apa yang akan dipimpin Ahok, Erick tidak menjawab secara gamblang.

Ia meminta publik untuk menunggu hingga Desember 2019 mendatang.

"Belum tahu, nanti kita lihat saja," tandas dia.

Mengenai adanya kelompok yang tidak ingin Ahok menjadi pemimpin perusahaan BUMN, Mantan Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Buya Syafii Maarif, mengimbau untuk jangan mendengar penolakan kelompok tertentu.

Ia menyarankan untuk menunjukkan prestasi dan bekerja dengan baik, daripada mendengarkan kelompok yang menentang.

"Kelompok yang mana, ya biarkan saja jangan dengar, tunjukkan prestasi, kerja yang baik," katanya, di Pendopo Agung Royal Ambarrukmo Yogyakarta, Jumat (15/11/2019), melihat tayangan YouTube KOMPASTV, Minggu (17/11/2019).

Kembali ditanya terkait banyak pihak yang menentang Ahok karena sikapnya yang sering emosi, Buya menegaskan jika Ahok sudah banyak belajar dan bisa mengendalikan emosinya itu.

"Sudah banyak belajar ya, saya rasa Ahok sudah bisa mengerem itu (emosi)," katanya.

Buya Syafii Maarif menilai Ahok cocok menduduki posisi pimpinan BUMN.

"Kan belum pasti, saya rasa oke, kenapa tidak?" ungkapnya.

Pernyataan Jokowi

Mengutip Kompas.com, Presiden Jokowi juga mengungkapkan saat ini Ahok tengah menjalani proses seleksi.

Ia mengaku mengetahui kinerja Ahok yang pernah menjadi rekan kerjanya di Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.

"Kita tahu kinerjanya Pak Ahok. Jadi, ini masih dalam proses seleksi," ucap Jokowi di Istana Kepresidenan, Kamis.

Namun, Jokowi menyebutkan ia pasrah pada Erick Thohir mengenai posisi Ahok di BUMN.

"Kita kan tahu kinerjanya. Penempatannya di mana, itu proses seleksi yang ada di Kementerian BUMN," ujarnya. (*/tribunnews/kompas.com)