Pemda DIY Siapkan Rp 1 Miliar untuk Tes Mandiri CPNS

Laporan Reporter Tribun Jogja,  Agung Ismiyanto 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pemerintah Daerah (Pemda)  DIY menyiapkan anggaran Rp 1 Miliar untuk keperluan proses tes calon pegawai negeri sipil (CPNS).

Anggaran tersebut akan digunakan jika tes cpns dilaksanakan secara mandiri. 

"Kami siapkan anggaran Rp 1 miliar untuk semuanya.  Anggaran ini dari APBD, " ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DIY, Agus Supriyanto,  akhir pekan lalu.  

Dia menjelaskan kendati saat ini belum mengetahui jumlah peserta untuk rekrutmen CPNS ini, namun diprediksi pendaftar bisa mencapai lebih dari 20.000 orang. 

Hal ini mengingat dari pengalaman rekrutmen tahun lalu yang mencapai 21.000 orang dan yang mengikuti seleksi adalah sebanyak 17.000 pendaftar. 

• Jelang Pendaftaran CPNS, Pemohon SKCK Polresta Meningkat 2 Kali Lipat

"Anggaran ini untuk semuanya,  mulai dari sewa kursi,  gedung,  komputer dan sebagainya, " ujarnya. 

Untuk komputer, Agus menyebut memang harus menyewa. 

Kebutuhan dan jumlahnya nanti tergantung dari pendaftarnya. 

Pihaknya pun menyebutkan komputer ini juga didukung dengan jaringan listrik hingga genset yang memadai agar proses seleksi berjalan lancar.

Adapun untuk lokasi,  pihaknya kemungkinan akan tetap menggunakan gedung Wana Bakti Yasa. 

Sebenarnya ada pemikiran untuk menggunakan gedung Youth Center. 

Akan tetapi, saat ini gedung tersebut masih dipakai untuk kegiatan lainnya.  

Pemikiran untuk melaksanakan tes secara mandiri,  kata Agus lebih pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas waktu.

Jika mengandalkan pusat, maka tempat seleksi akan dilakukan di gedung BKN dan memakan waktu. 

Hal ini lantaran tes ini akan bergantian dengan pendaftar dari Kabupaten atau Kota bahkan sebagian dari Provinsi Jawa Tengah. 

Jika diasumsikan pelamar cpns khusus Pemda DIY sebanyak 25.000 orang, maka waktunya akan panjang. 

"Dengan penyelenggaraan mandiri saja kemungkinan baru selesai 6-7 hari.  Apalagi kalau bergabung khan pasti antri dengan Kabupaten atau Kota.  Selesainya juga baru setengah tahun," jelas Agus.  

Untuk wilayah Kabupaten atau Kota yang akan menyelenggarakan tes secara mandiri hal ini diperkenankan. 

Namun,  memang tergantung dari kemampuan finansial masing-masing daerah. 

"Tergantung daerahnya punya anggaran atau tidak.  Kalau memang punya ya mandiri,  kalau ada kekurangan baru ajukan lagi ke APBD. Kelihatannya (yang mau mandiri)  Kabupaten Sleman, " ulasnya. 

Masih Kurang

Agus menambahkan,  dengan jatah formasi 718 cpns ini otomatis masih banyak kekurangan PNS. 

Hingga tahun 2020 diperkirakan kekurangan PNS mencapai sekitar 5.000.

Utamanya adalah tenaga guru dan kesehatan.  

Agus menjelaskan,  Pemda sebelumnya mengusulkan sebanyak 1.700 formasi untuk rekrutmen cpns. 

Formasi guru dan tenaga medis disebut-sebut masih menjadi formasi yang paling banyak diajukan.

Namun, ketika divalidasi dari pusat hanya dapat jatah 900 dan turun 718 formasi.  

Kurangnya pegawai ini, kata Agus, diakarenakan banyaknya pegawai yang akan memasuki masa pensiun membuat jumlah PNS mengalami kekurangan.  

Sementara,  rekrutmen dari pemerintah pusat hingga saat ini sifatnya masih menunggu pemberitahuan lebih lanjut.

"Formasi guru ini tidak hanya kurang tapi bikin pusing," ujar Agus. (TRIBUNJOGJA.COM)