Ditinggal Hasto, Pemesanan Beras Gapoktan oleh PNS Kulon Progo Cenderung Menurun

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Angka pemesanan beras bagi pegawai negeri sipil (PNS) lingkup Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengalami penurunan dalam setahun terakhir.

Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) berharap penurunan itu bisa diperbaiki.

Ketua Asosiasi Gapoktan Kulon Progo, Margiyono mengatakan penurunan angka pemesanan beras dalam setahun ini hampir separuhnya.

Dulunya pemesanan beras mencapai 19 ton namun kini kurang dari 10 ton saja.

Hal itu sangat disayangkan mengingat Kulon Progo adalah pencetus kebijakan penyerapan beras dari petani lokal untuk kebutuhan PNS.

• Banyak Rumah Makan di Kulon Progo Tak Bayar Pajak

Kebijakan ini bahkan sudah ditiru kabupaten lain yang mewajibkan PNS membeli beras sebanyak 5 kilogram.

"Kami berharap PNS di Kulon Progo bisa meningkatkan lagi pembelian beras dari Gapoktan. Apalagi, kita kan sebagai pencetusnya,"kata Margiyono dalam rapat koordinasi bersama Pemkab Kulon Progo, Kamis (24/10/2019).

Permintaannya itu didasari harapan para petani terkait serapan hasil kerja kerasnya.

Dengan dibeli oleh pegawai di lingkaungan Pemkab Kulon progo, ada nilai plus yang didapatkan Gapoktan sehingga nantinya berimbas pada peningkatan produksi.

Pemkab Kulon Progo secara rutin memang memesan beras dari Gapoktan untuk kebutuhan PNS di lingkungannya.

Hal ini dilakukan sejak 2011 atau pada masa awal terpilihnya Hasto Wardoyo sebagai bupati bersama wakilnya, Sutedjo.

Hasto kini diangkat sebagai kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sejak Mei 2019 lalu dan posisinya sebagai bupati kini ditangani wakilnya.

• Pertamina Siapkan Depo Satelit di Bandara YIA Kulon Progo

Adapun dari rekapitulasi data pemesanan beras PNS yang dilakukan Pemkab setiap lima tahun sekali, sejauh ini sudah ada 95,134 ton beras yang dipesan.

Penurunan angka pemesanan terlihat menonjol pada kurun waktu 2018-2019. Kepala Sub Bagian Pertanian dan Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan Kulon Progo, Ambar Utami Renaningsih menyebut penurunan itu dimungkinkan karena belum semua organisasi perangkat daerah dan instansi di Kulon Progo melakukan pemesanan beras Gapoktan atau karena belum seluruhnya mengumpulkan laporan.

"Hasil rekap data 2018-2019, memang di tahun 2019 ini ada penurunan pemesanan beras. Ini berdasarkan laporan dari OPD dan Gapoktan,"kata dia.(TRIBUNJOGJA.COM)