Berikut Daftar Wilayah yang Terdampak Tol Solo-Yogya-Bawen

"Setelah data lengkap maka kami melakukan prasosialisasi, dalam peraturan perundang-undangan ini bagian dari sosialisasi,” ujar Krido usai acara prasosialisasi Program strategis nasional rencana pembangunan jalan tol Solo – Yogya – Bawen di unit VIII, Kompleks Kepatihan, Kamis (17/10).

Adapun proses untuk dokumen ini akan dilaksanakan pada Minggu depan.

Krido menambahkan, Minggu depan pihaknya juga akan menerbitkan kesesuaian tata ruang yang baru hari ini (kemarin) masuk.

“Sesuai regulasi kami terbitkan namanya kesesuaian tata ruang yang diajukan oleh Dirjen pengadaan tanah kepada ketua TKPRD. Kami tinggal melengkapi administrasi,” urainya.

Adapun setelah kesesuaian tata ruang itu terbit, pihaknya akan menerbitkan tim persiapan.

Tim persiapan dalam rangka mempersiapan IPL. Beberapa kegiatannya diantaranya adalah sosialisasi dan kegiatan konsultasi publik.

“Pihaknya pun harus membedakan segmen Yogya-Bawen dengan segmen Yogya-Solo. Kami harus menerbitkan dua IPL karena memang permohonannya dua dokumen,” ujarnya.

Untuk bulan Oktober ini, pihaknya mepersiapkan izin hingga nantinya tim persiapan turun ke lapangan yang ditargetkan pada bulan November.

Adapun, tiga bulan setelah ada tim persiapan maka akan terbit IPL. Secara teknis, konstruksi tol Solo-Yogya-Bawen ini diprediksi akan berjalan selama tiga tahun.

Untuk itu, pihaknya juga akan membuat penjadwalan terkait hal ini. Untuk saat ini, Krido juga mengibaratkan “argo” pembangunan jalan tol belum berjalan.

“Hari ini argo belum jalan karena ini masih pra sosialisasi. Tapi, nanti setelah Gubernur menetapkan tim persiapan argo berjalan. Dimana waktunya kami harus menyelesaikan tiga bulan dengan output terbit izin penetapan lokasi (IPL),” urainya.

Pengadaan Tanah

Setelah ditertibkan IPL oleh Gubernur baik itu trase Yogya-Bawen maupun Solo-Yogya, penetapan berikutnya adalah tahapan pelaksanaan pengadaan tanah.

Pengadaan tanah itu akan dilakukan oleh Kanwil BPN sebagai Satgas A dan bekerja paling tidak enam bulan untuk pengadaan tanah.

“Sesuai mekanisme bahwa ini untuk kepentingan umum. Pengadaaan tanah dilakukan dengan sistem pentahapan. Yaitu adanya unsur mewajibkan masyarakat untuk mensukseskan terhadap program nasional. Sehingga kami berharap terbentuknya tim persiapan nanti tidak terbentuk tim keberatan. Alasannya masyarakat setuju,” jelasnya.