Breaking News:

Serapan APBN di DIY Semester 3 di Atas Rata-rata Nasional

Serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di DIY Semester 3 di Atas Rata-rata Nasional

Penulis: Kurniatul Hidayah | Editor: Hari Susmayanti
Tribun Jogja/Kurniatul Hidayah
Narasumber Seminar Kementerian Keuangan 2019, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan DIY Kementerian Keuangan Heru Pudyo Nugroho, Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Hidayat Amir, dan Ekonom UGM Poppy Ismalina. 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pemda DIY bersama Kementerian Keuangan menggelar Seminar Kementerian Keuangan dengan tema Menjaga Kesehatan APBN di tengah Ketidakpastian Ekonomi Global, di Hotel Grand Mercure, Rabu (16/10/2019).

Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan DIY Kementerian Keuangan Heru Pudyo Nugroho menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk sharing pendapat dengan Pemda DIY serta Pemkab dan Pemkot, akademisi, perbankan, dan para pelaku kebijakan fiskal di DIY.

"Kami sampaikan update informasi tentang kebijakan fiskal serta alokasi APBN 2020. Dari situ kita jalin diskusi dan komunikasi dengan stakeholder bagaimana harapan untuk mengolah APBN yang lebih baik dan ketepatan APBN di tahun mendatang," ujarnya.

Ia menjelaskan, bahwa alokasi APBN pada 2019 sebesar Rp 23 triliun untuk DIY. Heru menjelaskan bahwa kemungkinan tahun depan alokasi tersebut akan bertambah, baik transfer ke daerah dan dana desa.

"Maka kami butuh masukan alokasi APBN di DIY agar tepat sasaran dan sesuai dengan visi misi Pemda DIY," jelasnya.

Dampak Mangkraknya Proyek SAH di Kota Yogyakarta Pasca OTT KPK, Omzet Pelaku Usaha Turun 50 Persen

Alumni UNY Ini Merasa Lebih Bebas Menjadi Pengusaha

Inovasi Ayunda Si Menik Makan Sego Ceting Gunungkidul Raih Top 45 Pelayanan Publik Terbaik

Terkait kinerja pelaksanaan APBN hingga triwulan 3, dinilai Heru sudah cukup baik. Ia membeberkan bahwa ada kemajuan 3-4 persen dari tahun lalu.

"Akhir September kemarin, kinerja penyerapan anggaran, baik belanja dan transfer daerah berkisar 64-65 persen, di atas rata-rata nasional yakni 60 persen," terangnya.

Meski sudah dirasa bagus, namun Heru menekankan bahwa serapan belanja modal masih menjadi PR penting. Hingga September 2019, tercatat serapan belanja modal adalah 47 persen.

"Sisa waktu kurang 3 bulan. Perlu sinergi stakeholder untuk mempercepat realisasi pekerjaan fisik di lapangan dan penarikan dana melalui kami. Ada catatan terkait kesiapan proyek dalam DED, izin ada kendala, pembebasan lahan kendala, adanya perubahan formulasi kebijakan lembaga terkait di tengah tahun anggaran, dan faktor musim misal sektor pertanian dan perkebunan di mana kemarau sepertinya lebih panjang juga berpengaruh dalam penyerapan," bebernya. (Tribunjogja I Kurniatul Hidayah)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved