Pembangunan Gedung Anggota Dewan Harus Sesuai Spesifikasi

TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sleman belakangan sudah rata dengan tanah.

Saat ini proses pembangunan masih dalam tahap lelang ulang karena sebelumnya mengalami gagal lelang.

Sementara dari informasi dari situs lpse.slemankab.go.id, pengumuman pemenang lelang akan dilakukan pada 11 Oktober.

Kemudian penandatangan kontrak baru dilakukan pada 21 Oktober.

• Empat Pimpinan DPRD Sleman Dilantik

Karena saat ini tak memiliki gedung, anggota dewan mengungsi di Kantor Arsip Dinas Penanaman Modal, Perizinan dan Pelayanan Terpadu (DPMPPT) Sleman.

Kondisi ini dikeluhkan oleh para anggota dewan, termasuk Surana, anggota dewan dari Nasdem.

Surana mengaku bahwa sebelumnya sudah mewanti-wanti agar gedung dewan tidak dirobohkan dan dimanfaatkan dulu sampai ada kejelasan kontrak.

Dengan dibongkarnya gedung dewan, hal itu disebutnya dapat mempengaruhi kinerja dan kegiatan anggota dewan.

"Itu membuat kacau kerja. Contohnya kegiatan di dewan jadi tidak jelas," jelasnya Selasa (8/10/2019).

Kini langkah yang dilakukannya adalah mengawal pembangunan gedung dewan.

Ia mengingatkan agar pembangunan dapat sesuai dan memperhatikan spesifikasi bangunan. Ia pun tak akan segan mengaudit jika spesifikasi tidak sesuai.

"Harus sesuai spek, kalau tidak bisa kami ajukan audit agar semua terang," tegasnya.

Hingga nanti ketika gedung baru telah selesai dibangun, maka juga harus memicu kinerja anggota dewan.

"Kalau sudah dikasih gedung baru tapi kerjanya tetap tidak baik ya itu namanya kemunduran," ujarnya.

• Gubernur DIY Minta Pimpinan Dewan Bisa Kedepankan Kepentingan Rakyat

Sementara itu Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Sleman Sapto Winarno mengatakan pembangunan gedung dewan akan dilakukan setalah ada pemenang lelang.