Daftar Kepala Daerah yang Terjaring OTT KPK Selama 6 Bulan Terakhir, Mulai Gubernur Hingga Bupati

Daftar Kepala Daerah yang Terjaring OTT KPK Selama 6 Bulan Terakhir, Mulai Gubernur Hingga Bupati

Tayang:
Editor: Hari Susmayanti
Foto tangkap)(KOMPAS.com/TRI PURNA JAYA
Warga sekitar rumah dinas Lampung Utara bersorak saat mobil yang diduga kendaraan operasional KPK keluar dari rumah dinas. Dalam OTT itu, KPK mengamankan Bupati Lampung Utara, AIM, dan dua kepala dinas serta satu orang perantara. 

Dalam kasus dugaan suap Bupati Lampung Utara, KPK total mengamankan tujuh orang.

Mereka adalah bupati, pejabat pemerintah setingkat, kepala dinas dan kepala seksi, perantara, dan pihak swasta.

Menurut juru bicara KPK, Febri Diansyah, KPK juga mengamankan Rp 600 juta dari OTT tersebut yang diduga untuk proyek di pemerintah kabupaten Lampung Utara.

"Total uang yang diamankan sekitar Rp 600 juta. Diduga terkait dengan proyek di Pemkab Lampung Utara," ujarnya Senin (7/10/2019).

KPK Akan Hadirkan Mendag Enggartiasto Lukita Dalam Sidang Bowo Sidik

3. OTT Bupati Bengkayang, 7 orang jadi tersangka dugaan suap

KPK menetapkan Bupati Bengkayang Suryadman Gidot dan enam orang lainnya sebagai tersangka.

Hal itu disampaikan oleh Basaria saat konferensi pers pada Rabu (4/9/2019).

"KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dan menetapkan tujuh orang sebagai tersangka," katanya.

Selain Suryadman tersangka lainnya adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Bengkayang Alexius.

Keduanya ditetapkan sebagai tersangka penerima suap.

Kemudian, ada lima orang lain dari pihak swasta yang juga ditetapkan sebagai tersangka yakni Rodi, Yosef, Nelly Margaretha, Bun Si Fat, dan Pandus yang menjadi tersangka pemberi suap.

Soal Perppu KPK, Gerindra Sarankan Presiden Jokowi Ajak Bicara Oposisi

4. Bongkar dugaan korupsi Gubernur Kepri nonaktif, KPK periksa pihak swasta

Pasca-OTT Gubernur nonaktif Kepri Nurdin Basirun, tim penyidik KPK kembali memeriksa tujuh pihak swasta yang diduga ada kaitannya dengan kasus tersebut, Jumat (23/8/2019).

Saat itu, Febri Diansyah mengatakan, pemeriksaan masih terkait dengan izin prinsip dan lokasi pemanfaatan laut, proyek reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kepri Tahun 2018/2019.

"Ada tujuh pihak swasta yang dimintai keterangan hari ini, dan ketujuh pihak swasta ini termasuk konsultan reklamasi," kata Febri melalui pesan singkat, Jumat (23/8/2019).

Sumber: Kompas.com
Halaman 2/3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved