Keluarga Besar Maluku dan Maluku Utara di DIY Tuntut Menkopolhukam Wiranto Minta Maaf

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Aliansi Keluarga Besar Maluku dan Maluku Utara Daerah Istimewa Yogyakarta, menuntut Menkopolhukam, Wiranto, untuk meminta maaf kepada masyarakat Maluku.

Tuntutan ini menyusul pernyataan Wiranto yang diduga menyinggung warga Maluku, pascakejadian gempa bumi yang terjadi pada 26 September 2019 lalu.

"Dalam jumpa pers menanggapi gempa Maluku, Menkopolhukam Wiranto menyatakan bahwa pengungsi segera kembali ke rumahnya masing-masing karena pengungsian akan membebankan pemerintah. Pernyataan pemerintah melalui Wiranto ini sangat tidak manusiawi," beber Simon Burnama, Koordinator Pattimura Muda DIY, Kamis (3/10/2019).

Menurut Simon, pernyataan tersebut sangatlah tidak pantas dikeluarkan oleh pemerintah di tengah kondisi warga terdampak gempa di Maluku, yang kala itu masih dalam suasana yang tidak stabil, trauma dan panik lantaran gempa yang terjadi bertubi-tubi.

Pernyataan Wiranto, lanjut Simon, justru semakin mengucilkan kondisi masyarakat terdampak gempa.

Lebih dari itu, pernyataan Wiranto telah melukai semua orang Maluku dan Maluku Utara.

Penyataan itu, digambarkan Simon, seperti menyiram garam pada luka yang sedang menganga.

"Kami menuntut Wiranto dengan segera dalam waktu 1x24 jam dari sekarang untuk menyampaikan permohonan maaf secara terbuka di hadapan media kepada seluruh korban gempa Maluku, serta seluruh warga Maluku dan Maluku Utara atas penyataan yang tidak manusiawi. Jika tidak maka seluruh warga Maluku dan Maluku Utara akan turun ke jalan secara besar-besaran untuk memprotes secara langsung," tegasnya.

Selain tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah pusat melalui pernyataan Wiranto, pihaknya juga berharap kepada seluruh pihak untuk tidak lagi menganggap Maluku sebagai provinsi pelengkap di Indonesia.

"Kami meminta kepada semua pihak untuk ikut bersolidaritas kepada korban gempa Maluku," tandasnya. (*)