Sisa 32 Hektar, Kawasan Kumuh di Kota Magelang Terus Ditekan

Laporan Reporter Tribun Jogja, Rendika Ferri K

TRIBUNJOGJA.COM, MAGELANG - Pemerintah Kota Magelang berupaya menekan kawasan kumuh yang ada di Kota Magelang.

Berbagai upaya yang telah dilakukan sudah membuahkan hasil.

Dari 120 hektar kawasan kumuh pada 2015 lalu, kini hanya tersisa 32 hektar saja.

Meski begitu sisa kawasan yang masih kumuh mesti terus ditekan.

Begitu juga dengan masalah sanitasi dan akses air bersih untuk masyarakat.

• Wakil Wali Kota Magelang: Sistem Sanitasi Dibangun dengan Baik

Wakil Walikota Magelang, Windarti Agustina, mengatakan, pihaknya terus menekan kawasan kumuh di Kota Magelang.

Angka kawasan kumuh di tahun 2015 tercatat 120 hektar.

Dari sana, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk menurunkan angka tersebut hingga sampai awal tahun 2019 lalu, hanya tercatat 32 hektar saja.

"Tahun 2015 lalu, Kota Magelang masih memiliki 120 hektar kawasan kumuh. Kemudian akses air bersih baru sedikit di atas 80 persen dan masalah sanitasi bersih 6 persen. Namun demikian, berkat program-program yang dituntaskan oleh Pemkot Magelang, hingga awal tahun lalu kawasan kumuh tercatat hanya 32 hektar saja," ujar Windarti, Rabu (2/10/2019), di sela acara temu warga tindakan sadar bersanitasi air minum dan budaya PHBS di Aula Kantor Kelurahan Rejowinangun Utara, Magelang Tengah.

• Kisah Kreativitas Warga Wukirsari Menyulap Lokasi Kumuh Menjadi Pasar Kuliner

Windarti mengatakan, kesadaran warga dalam membangun sistem sanitasi yang baik perlu ditingkatkan.

Pasalnya, belum semua warga memperdulikan sistem sanitasi berstandar dan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).

Berbagai upaya dilakukan untuk menuntaskan masalah sanitasi, kawasan kumuh, dan air bersih ini.

Pihaknya pun menggandeng berbagai perusahaan dari luar dan dalam negeri dan berbagai sektor untuk mewujudkan program 100-0-100 dari pemerintah hingga akhir 2019 mendatang.

100-0-100, yakni 100 persen akses air bersih, 0 persen kawasan kumuh, dan 100 persen akses sanitasi.

Masyarakat pun juga turut dilibatkan, karena partisipasi mereka cukup besar.

"Pemkot Magelang menggandeng perusahaan luar negeri, dalam negeri, berbagai sektor, dan semua masyarakat untuk mewujudkan 100-0-100 ini. Kita membutuhkan partisipasi dari masyarakat. Termasuk menggandeng IUWASH Plus juga dalam rangka memberikan pemberdayaan kepada masyarakat, tentang kawasan kumuh, sanitasi, air minum, dan lain sebagainya,” tandasnya.

Tidak hanya dari sisi pemberdayaan masyarakat, fasilitas fisik pun mulai dipenuhi ke tingkat masyarakat.

Terlebih lagi, Pemkot Magelang sudah menganggarkan dana sebesar Rp7,4 miliar untuk mengurangi kawasan kumuh tersebut sejak tahun 2016.

• Peringatan Hari Batik Nasional di Magelang, Membatik di Kain Sepanjang 30 Meter

"Rejowinangun Utara berbeda kondisinya tiga tahun lalu, lima tahun yang lalu, karena sekarang sudah tidak ada lagi buang air besar sembarangan (BABS). Bahkan di Kelurahan Gelangan sudah punya IPAL komunal, menunjukkan bahwa masyarakat makin sadar untuk PHBS di semua aspek," tuturnya.

Dia berharap, masyarakat Kota Magelang bisa mereplikasi hal-hal positif tentang PHBS.

Termasuk Rejowinangun Utara, lanjutnya, agar ke-67 kepala keluarga (KK) yang masih belum punya jamban higienis bisa segera diatasi.

Jefry Budiman, Manager Regional IUWASH Plus Jawa Tengah menjelaskan, Kota Magelang merupakan salah satu kota padat penduduk yang menjadi target pelaksanan LSIC.

Program untuk akses air minum, sanitasi, dan perilaku hygiene yang adil dan setara.

Pembangunan SPALD merupakan wujud dari program kerja IUWASH yang sudah dilakukan di beberapa kelurahan di Kota Magelang.

"Dari 17 Kelurahan sudah 13 kelurahan terbangun 20 unit dengan 160 sambungan rumah, sedangkan dana yang digunakan untuk konstruksi SPALDS yaitu Rp734 juta,” ujarnya.

Program ini sendiri berjalan dua tahap dari tahap pertama pada tahun 2011 masih bernama IUWAH dan Tahap II pada tahun 2019 menjadi IUWASH Plus.(TRIBUNJOGJA.COM)