Dukung KSPN Borobudur, Kulon Progo Siap Lebarkan Keran Investasi Pariwisata

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo berjanji untuk segera bergerak cepat dalam mendukung target kunjungan sejuta wisatawan mancanegara (wisman) ke Borobudur melalui Bandara Internasional Yogyakarta (YIA) di Temon.

Keran investasi sektor pariwisata akan dibuka lebar.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) Kulon Progo, Agung Kurniawan mengatakan target kunjungan dari Kementerian Pariwisata itu harus segera disikapi mengingat ada potensi wisata yang memadai di Kulon Progo.

Kebijakan pemerintah akan sangat menentukan apakah Kulon Progo hanya akan sekadar dilewati wisatawan yang menuju Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur atau justru bisa menarik mereka untuk tinggal.

• Grebek Pasar Isuzu Traga, Lebih Dekat ke Konsumen

Padahal, investasi sektor pariwisata di Kulon Progo sangat prospektif.

"Kami akan bergerak cepat untuk mendukung investasi di sektor pariwisata," kata Agung, Rabu (2/10/2019).

Investasi sektor pariwisata di Kulon Progo sejauh ini disebutnya memang masih cukup kecil dan jumlah investornya relatif sedikit.

Baru ada beberapa investor yang sudah berencana membangun hotel bintang tiga di sekitar bandara baru itu meski belum dibangun.

Ini jauh lebih rendah dari investasi di sektor industri dan infrastruktur.

Untuk itu, DPMPT berencana mengupayakan promosi lebih intensif dan memberi kemudahan proses perizinannya.

• Pameran Manunggal Fair di Kulon Progo Berpotensi Nyampah

Terkait tata ruang, ia meyakini tidak akan ada masalah bagi investor menanamkan modalnya.

Pengelolaan investasi ini menurutnya bisa mendasarkan pada Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) tahun 2012.

Pasalnya, review perda tersebut belum disahkan dan rencana detail tata ruang (RDTRO strategis belum selesai disusun.

"Tidak ada persoalan tentang RTRW," kata Agung.

DPMPT Kulon Progo mencatat, nilai investasi sepanjang 2018 mencapai Rp 6 triliun untuk jenis penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN).