Kampus Diminta Hentikan Aksi Mahasiswa, Ketua SAKSI: Kembali Seperti Orba

TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Ketua Pusat Studi Anti Korupsi (SAKSI) Universitas Mulawarman Samarinda, Erdiansyah Hamzah mengkritik kebijakan pemerintah pusat dalam merespon aksi mahasiswa.

Menurutnya, berdasarkan hasil pertemuan Presiden dan Menristekdikti, disepakati dua kebijakan. Salah satunya adalah meminta pihak universitas menghentikan aksi mahasiswa.

"Dosen hingga rektor juga terancam sanksi jika mendukung aksi mahasiswa," kata Erdiansyah di Sekretariat PUKAT UGM, Jumat (27/09/2019).

Erdiansyah menilai kebijakan tersebut tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan rezim Orde Baru (Orba), saat Peristiwa Malari 1974.

Saat itu, pemerintah membentuk Badan Normalisasi Kampus dan memisahkan aktivis yang kebanyakan mahasiswa dari masyarakat sipil.

• Tak Ingin Terpecah Seperti 2015 Silam, BEM Seluruh Indonesia Tolak Undangan Presiden Joko Widodo

• Walikota Magelang Menyayangkan Insiden Pelemparan Batu dan Perusakan dalam Aksi #Magelang Bergerak

"Kebijakan ini juga mengerdilkan makna, seakan kampus memang mendukung aksi yang dilakukan mahasiswa belakangan ini," ujar Erdiansyah.

Padahal, secara konstitusi penyampaian pendapat dibebaskan. Selain itu, Erdiansyah juga menganggap aksi mahasiswa termasuk kebebasan secara akademik.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman ini pun menyatakan akan ikut mengawal aksi mahasiswa, terutama menyuarakan untuk menyelamatkan KPK.

"Jangan sampai pola-pola seperti Orba ditarik kembali ke masa sekarang," tegasnya. (Tribunjogja I Alexander Ermando)