DPRD Bantul Selidiki Sebab Gagal Lelang Padat Karya Rp19,3 Miliar

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bantul masih menyelidiki sebab gagal lelang kegiatan padat karya infrastruktur pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bantul 2019.

Dari informasi yang dihimpun Tribunjogja.com, hingga pertengahan September ini belum ada kepastian kapan direalisasikan setelah gagal lelang sebanyak tiga kali.

"Sosialisasi kegiatan padat karya tahun 2019 sudah dilaksanakan sejak Maret lalu, namun kenapa sampai sekarang belum ada kejelasan, saya selaku pengawas anggaran di Komisi D DPRD saat itu tentu ingin ada ketegasan," kata Anggota DPRD Bantul Supriyono, Jumat (20/9/2019).

• Keceriaan Pedagang dan Juragan Sayur Berjoget Ria di Grebek Pasar Isuzu Traga 2019 Magelang

Padahal waktu yang tersisa di tahun ini tinggal dua bulan lebih.

Sehingga kalau pun mulai dikerjakan, dikhawatirkan akan berdampak pada pengerjaan yang kurang maksimal dan menjadi masalah di kemudian hari.

Kata Supriyono, kegiatan padat karya Disnakertrans Bantul pada 2019 menyasar ke 193 kelompok masyarakat (pokmas) dengan masing-masing satu titik, sementara satu lokasi dianggarkan sebesar Rp100 juta, sehingga total kegiatan untuk membangun sarana di masyarakat itu sebesar Rp19,3 miliar.

"Kenapa sampai gagal lelang tiga kali? Kalau satu kali gagal mungkin masih bisa dimaklumi. Namun kenapa sampai tiga kali gagal, tentu ini bukan karena persoalan teknis lagi, namun non-teknis," kata politisi Partai Bulan Bintang (PBB) ini.

• Mencicipi Citarasa Sedap-gurih Soto Bumbong di Manding Tengah Bantul

Pihaknya menduga, ada kemungkinan 'permainan' dalam proses lelang.

Untuk itu pihaknya masih melakukan penelusuran untuk mencari fakta-fakta di lapangan apakah ada persoalan di dalam mencari pihak ketiga dalam kegiatan padat karya.

"Kami baru menyelidiki, apa penyebab kenapa sampai tiga kali. Sebagai pengawal, kami mencari info detail apa penyebabnya," ungkapnya.

Jika tak kunjung ada tanggapan dari pemkab, dipastikan akan ada aksi untuk menanyakan kejelasan kegiatan tersebut ke pemkab.

"Minggu depan, kalau sampai akhir ini tidak ada tanggapan dari pemerintah, ada 30 orang kali 193, sudah dikoordinasikan datang menanyakan kejelasan ke pemkab," ujarnya.(TRIBUNJOGJA.COM)