Nasional

Mendes RI Terapkan Model Kolaboratif untuk Tingkatkan Kesejahteraan Transmigran

Dengan adanya model kolaboratif ini, pendapatan masyarakat bisa mencapai Rp 85 juta pertahun.

Mendes RI Terapkan Model Kolaboratif untuk Tingkatkan Kesejahteraan Transmigran
TRIBUNJOGJA.COM / Siti Umaiyah
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi saat memberikan arahan dalam Kongres Nasional Transmigrasi di Grha Sabha Pramana, UGM pada Selasa (17/9/2019). 

TRIBUNJOGJA.COM - Model kolaboratif yang melibatkan pihak dunia usaha, perbankan maupun Pemerintah Daerah dirasa tepat untuk bisa mensejahterakan transmigran maupun warga lokal tujuan transmigrasi.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo dalam Kongres Nasional Transmigrasi yang diselenggarakan di Grha Sabha Pramana, UGM pada Selasa (17/9/2019) mengungkapkan zaman sudah berubah, oleh karenanya penanganan transmigrasi tidak bisa menggunakan paradigma lama.

Uniknya Sego Penggel Khas Kebumen di Watoe Gajah

"Kita me-reformulasi model transmigrasi, karena kita tidak bisa memakai paradigma lama karena zaman sudah berubah. Modelnya kalau sama tidak akan bisa mendunia, kita perlu fokus model kolaboratif yang tidak bisa kita hanya lihat dari pemerintah saja tapi kita melibatkan dunia usaha, perbankan, pemerintah lokal, agar transmigrasi juga tidak menimbulkan kesenjangan di daerah transmigrasi," ungkapnya.

Eko mengungkapkan, dengan adanya model kolaboratif ini, pendapatan masyarakat bisa mencapai Rp 85 juta pertahun.

Dia menjelaskan, pola-pola masa lalu, yang mana dulunya sebanyak 80% tanah transmigran diberikan ke swasta, dan 20% lainnya baru diberi ke masyarakat, saat ini sudah ditiadakan dan diganti dengan pemberian secara keseluruhan tanah tersebut kepada masyarakat, baik lokal maupun transmigran untuk bisa mengolahnya.

Pihak swasta hanya diberi uang untuk membantu hasil panen dari produk transmigrasi.

Minat Masyarakat Kulon Progo Transmigrasi ke Sumatera Masih Tinggi

"Misalnya di Sumba Timur, kita buktikan bahwa lahan tandus, masyarakat dengan sistem kolaboratif ini pendapatan masyarakat bisa sekitar 85 juta pertahun. Sudah mulai lagi di Sumbawa, cuma kita tidak bisa melakukan pola masa lalu, 80% dikasih swasta dan 20% dikasih ke masyarakat. Swasta akan konsentrasi di punyanya yang 80% sedangkan yang 20% ditelantarkan. Sejak Jokowi jadi Presiden tidak ada lagi tanah transmigran yang dikasih ke swasta, tapi dikasih ke masyarakat baik lokal maupun. transmigran," katanya.

Eko menjelaskan, jika di masa lalu transmigrasi ini masih menyisakan permalasahan, yang mana sampai dengan 2014 lalu masih ada sekitar 600 ribu bidang tanah yang belum mendapatkan sertifikat.

Namun seiring berjalannya waktu, dari total 600 ribu tersebut jumlahnya semakin berkurang dalam tiga tahun terakhir, dan masih menyisakan kurang dari 400 ribu yang belum tersertifikat.

Pemkab Kulonprogo Sebut Program Transmigrasi Saat Ini Lebih Menyenangkan

"Transmigrasi kita masih jalan, bukan hanya memindahkan orang, di masa lalu transmigrasi masih menyisakan masalah. Saya masih ada kendala, karena tanahnya sudah berpindah-pindah," ungkapnya.

Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X saat membacakan sambutan Gubernur DIY mengatakan, tujuan transmigrasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitar. Selain itu juga meningkatkan pembangunan daerah dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Menurutnya, dalam kurun waktu 2010-2019, DIY telah mengirim transmigran sebanyak 1.305 kepala keluarga ke daerah tujuan Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi.

"Melalui pembangunan pemukiman dan transmigrasi, telah tumbuh sentra yang bisa mencipta lapangan kerja dan peluang baru yang dapat mensejahterakan masyarakat," katanya. (*)

Penulis: Siti Umaiyah
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved