Firli Bahuri, Ketua KPK Baru yang Pernah Ditolak Pegawai KPK

Ketua KPK yang baru terpilih Firli Bahuri pernah menduduki kursi Deputi Penindakan KPK. Dia juga dikabarkan sebagai Capim yang ditolak pegawai KPK

Editor: iwanoganapriansyah
TRIBUNNEWS/Irwan Rismawan
Ketua KPK terpilih, Firli Bahuri, saat menjalani uji kepatutan dan kelayakan di Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/9/2019). 

Pansel KPK turut menyoroti dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Firli saat tahap uji publik capim KPK yang digelar pada Selasa (27/8/2019).

Rapat Malam Hari, Baleg DPR Putuskan Revisi UU KPK Diteruskan

Firli pun mengakui pertemuannya dengan TGB di NTB terkait serah terima jabatan dan diundang bermain tenis oleh salah satu pemain tenis nasional.

Menurut dia, pertemuan itu dilakukan seizin Ketua KPK Agus Rahardjo. Setelah pertemuan itu terjadi, Firli mengaku sudah melaporkannya ke pimpinan KPK di Jakarta.

Menurut Firli, dari pertemuan tersebut telah disimpulkan bahwa dirinya tidak melanggar kode etik.

Namun, pernyataan Firli itu dibantah KPK. Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, KPK tidak pernah mengeluarkan putusan yang menyatakan Firli tidak melanggar kode etik.

Dapat Suara Terbanyak

Irjen Firli Bahuri dipilih Komisi III DPR RI sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023 pada Jumat 13/9/2019) dini hari. Dia mendapatkan suara terbanyak.

Sebanyak 56 anggota Komisi III DPR yang mewakili seluruh fraksi ikut memberikan hak suaranya. Masing-masing anggota memilih dengan cara melingkari 5 nama dari 10 capim.

Suasana rapat Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (1392019) dini hari, dalam menentukan lima pimpinan KPK periode 2019-2023.
Suasana rapat Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (1392019) dini hari, dalam menentukan lima pimpinan KPK periode 2019-2023. (KOMPAS.com/Kristian Erdianto)

Setelah itu mekanisme voting dilakukan untuk memilih ketua KPK. Kelima capim KPK terpilih tersebut adalah:

1. Irjen (Pol) Firli Bahuri (Kepala Polda Sumatera Selatan) dengan jumlah suara 56.

2. Alexander Marwata (komisioner KPK, petahana sekaligus mantan Hakim Tindak Pidana Korupsi) dengan jumlah suara 53.

3. Nurul Ghufron (Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember) dengan jumlah suara 51.

4. Nawawi Pomolango (hakim di Pengadilan Tinggi Denpasar, Bali) dengan jumlah suara 50.

5. Lili Pintauli Siregar (Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) periode 2013-2018) dengan jumlah suara 44.

(Kompas.com/Devina Halim/Kristian Erdianto)

Sumber: Kompas.com
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved