Nasional

Soal RUU KPK, Agus Rahardjo : Semoga Presiden Digerakkan Hatinya oleh Allah

Agus Rahardjo masih terus berharap jika Presiden Joko Widodo tidak menyetujui draf revisi undang-undang KPK.

Soal RUU KPK, Agus Rahardjo : Semoga Presiden Digerakkan Hatinya oleh Allah
TRIBUNJOGJA.COM / Siti Umaiyah
Agus Rahardjo (Ketua KPK) dan Oce Madril (Ketua PUKAT) saat melakukan jumpa pers terkait RUU KPK di Kantor PUKAT UGM pada Rabu (11/9/2019). 

TRIBUNJOGJA.COM - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo masih terus berharap jika Presiden Joko Widodo tidak menyetujui draf revisi undang-undang KPK.

Menurutnya sesuai dengan kampanyenya pada saat pemilihan Presiden di 2014 dan 2019, Presiden sudah berjanji akan berkomitmen untuk bisa memberantas korupsi.

Agus menyampaikan jika saat ini pihaknya belum bisa menduga kenapa Presiden belum bisa tegas untuk mengambil keputusan dengan adanya usulan revisi UU KPK.

Dia hanya berharap jika Presiden segera digerakkan hatinya untuk tidak menyetujui revisi UU KPK tersebut.

Palette X Wardah: Tutorial Make Up ke Kondangan yang Antiribet

"Saya belum bisa menduga-duga. Toh saya juga belum mendengar secara resmi presiden sudah mengirim surat presiden (supres). Kita tunggu sambil berharap dan berdoa kepada Allah semoga pak Jokowi digerakkan hatinya oleh Allah, saya tidak bisa menduga-duga," katanya ketika ditemui Tribunjogja.com saat menghadiri Pernyataan Sikap dan Aksi Pengiriman Nota Keberatan kepada Presiden: Tolak RUU KPK.

Menurut Agus, untuk bisa membuat KPK semakin kuat yang seharusnya dilakukan DPR adalah memperbaiki UU Tipikor, bukan malah kembali ke era sebelum reformasi.

Menurutnya, kesadaran sejarah akan amanat reformasi lah yang perlu diperhatikan dengan baik.

"Tahapnya UU Tipikor dirubah, ya mirip dengan negara lain, ini malah balik ke arah yang pada waktu itu menimbulkan krisis. Apa kita mau krisis lagi. Ini amanat reformasi, ada 2 keputusan MPR yang keluar nomor 11 tahun 1998 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas KKN dan nomor 8 tentang rekomendasi road map kemana. Mestinya kita memperbaharui agenda kita mengenai korupsi," ungkapnya.

Civitas Akademika UII Tolak RUU KPK

Oce Madril, Ketua Pusat Kajian Hukum dan Antikorupsi (PUKAT) Fakultas Hukum UGM menyampaikan, jika dari segi prosedur revisi undang-undang ini sudah cacat secara formil.

Menurutnya yang patut disoroti saat ini adalah pembuatan undang-undang perubahan KPK oleh DPR yang dilakukan dengan cara senyap dan sembunyi-sembunyi.

Halaman
12
Penulis: Siti Umaiyah
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved