Kota Yogya

DPRD Kota Yogyakarta Gelar Rapat Paripurna Penetapan Calon Pimpinan Sementara

Pada rapur tersebut menetapkan ketua, wakil ketua 1, dan wakil ketua 2.

DPRD Kota Yogyakarta Gelar Rapat Paripurna Penetapan Calon Pimpinan Sementara
TRIBUNJOGJA.COM / Kurniatul Hidayah
Pimpinan sementara DPRD Kota Yogyakarta yang ditetapkan melalui rapat paripurna, Selasa (10/9/2019). Dari kiri ke kanan, Danang Rudiyatmoko, HM Fursan, dan Dian Novitasari. 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Kurniatul Hidayah

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Rapat Paripurna penetapan Calon Pimpinan Sementara DPRD Kota Yogyakarta digelar Selasa (10/9/2019).

Pada rapur tersebut menetapkan Danang Rudiyatmoko dari Fraksi PDI Perjuangan sebagai ketua, HM Fursan dari Fraksi PAN sebagai wakil ketua 1, dan Dian Novitasari dari Fraksi Gerindra sebagai wakil ketua 2.

Danang Rudiyatmoko seusai penetapan tersebut mengatakan bahwa targetnya Senin (16/9/2019) pihaknya akan mengumpulkan seluruh fraksi untuk melakukan persiapan pembentukan alat kelengkapan (alkap) DPRD Kota Yogyakarta.

Palette X Wardah: Tutorial Make Up ke Kondangan yang Antiribet

Alkap tersebut meliputi Komisi A, B, C, dan D, serta Badan Kehormatan (BK), Badan Pembentuk Peraturan Daerah (Bapemperda), Badan Anggaran (Banggar), dan Badan Musyawarah (Bamus).

"Sekaligus menunggu SK Gubernur tentang pimpinan DRPD. Begitu SK turun, tidak begitu lama, alkap terbentuk. Kita upayakan minggu keempat September bisa running pembahasan APBD (APBD 2020)," ujarnya.

Danang mengatakan, eksekutif telah menyerahkan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai pengantar untik pembahasan APBD 2020.

Ia menyebut bahwa di pertengahan pembahasan KUA PPAS ada orientasi anggota DPRD Kota Yogyakarta.

PDI Perjuangan Umumkan Perwakilan Pimpinan Dewan Kota Yogyakarta

"Kurikulumnya sudah mengacu pada konteks anggaran dan tupoksi DPRD. Kalau sudah mengetahui struktur dan postur, pembahasan tidak banyak kendala. Dinamika pasti karena sebagai lembaga politik. Namun dengan sisa waktu yang ada, Oktober running, 60 hari cukup," ucapnya optimis.

Ia menjelaskan bahwa saat ini terdapat tujuh raperda, termasuk di dalamnya pembahasan terkait APBD 2020, yang menjadi tugas dari legislatif periode 2019-2024.

Ia mengatakan bahwa pembahasan anggaran dan raperda yang lain bisa dilakukan beriringan mengingat penggunaan ruang yang berbeda.

Mulai dari raperda di ruang pansus, anggaran di banggar, ruang rapat paripurna, serta komisi.

"Tergantung kesiapan materi juga. Pansus tergantung materi 7 raperda apakah nanti memungkinkan, kalau materi siap, kita laksanakan. Nanti yang masuk bapemperda bisa kita saring dan disesuaikan dengan mekanisme," ujarnya.(*)

Penulis: kur
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved