Bantul

Disnakertrans Bantul Upayakan Pekerja Mandiri Tercover BPJS Ketenagakerjaan

Disnakertrans Bantul tengah mengupayakan agar pekerja mandiri memiliki asuransi BPJS Ketenagakerjaan

Disnakertrans Bantul Upayakan Pekerja Mandiri Tercover BPJS Ketenagakerjaan
internet
logo BPJS Ketenagakerjaan 

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL -Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Bantul tengah mengupayakan agar pekerja mandiri memiliki asuransi BPJS Ketenagakerjaan .

Kepala Disnakertrans Bantul Sulistyanto beranggapan asuransi juga harus dimiliki pekerja mandiri seperti pengemudi becak, kusir andong, hingga pengemudi ojek online.

Padahal, menurutnya, dalam pekerjaan apapun pasti memiliki risiko terjadi kecelakaan kerja. Sehingga asuransi juga diperlukan bagi para pekerja mandiri ini.

Juga, tenaga kerja yang bekerja di usaha kecil kebanyakan belum tercover BPJS ketenagakerjaan.

"Yang namanya kerja tidak harus dia yang kerja di perusahaan, pekerja mandiri juga. Yang mikro itu contohnya, atau ojek online," katanya.

"Artinya gini, mereka termasuk pekerja mandiri, mitra dari perusahaan. Dia tidak dipekerjakan. Ini yang masih saya dari data. Termasuk sopir becak, andong, sopir truk," sambungnya.

Ia melihat, selama ini BPJS Ketenagakerjaan seolah hanya untuk orang yang bekerja pada orang lain atau perusahaan. Padahal BPJS Ketenagakerjaan berlaku bagi semua pekerja.

"Walaupun mereka pekerja mandiri haknya sama, bisa mendapat asuransi atau santunan," tuturnya. Ia menambahkan, tak hanya pekerja mandiri seperti yang disebutkan yang berhak mendapat asuransi, pengurus koperasi hingga anggota koperasi juga berhak mendapatkan.

"Selama ini pengurus koperasi dianggap bukan bekerja di perusahaan padahal mereka badan usaha. Jadi pengurus, pengawas, pekerja, dan anggotanya juga bisa dapat BPJS Ketenagakerjaan," paparnya.

Di Bantul, hanya sekitar 35 persen tenaga kerja yang tercover BPJS Ketenagakerjaan. Mereka seluruhnya merupakan tenaga kerja di perusahaan menengah besar.

"Saya mengakui, banyak pelaku usaha kecil, yang punya tenaga kerja di bawah 10 itu belum mengikutkan BPJS Ketenagakerjaan. Kita harus dorong. Karena namanya risiko kerja pasti ada. Selama ini yang 35 persen itu perusahaan menengah besar," katanya.

Sementara itu, Kepala BPJS ketenagakerjaan Bantul Unggul Saflan membenarkan, 35 persen tenaga kerja di Bantul yang tercover BPJS Ketenagakerjaan memang berasal dari perusahaan-perusahaan. "Pekerja di Bantul ada 26.000 yang terdaftar dari 1.400 perusahaan. Itu tidak termasuk PNS, dan baru 35 persennya," terangnya.

Menurutnya masih banyak potensi tenaga kerja di Bantul yang belum terdaftar BPJS Ketenagakerjaan. Menurutnya, pihak pemberi kerja berhak mendaftarkan karyawan mereka ke BPJS Ketenagakerjaan.

"Kalau dia bekerja di suatu perusahaan, pemberi kerja berhak mendaftarkan karyawan ke BPJS Ketenagakerjaan. Itu haknya karyawan. Pemberi kerja yang wajib mendaftarkan," katanya.

Selain itu ia juga berharap bantuan pemerintah untuk mendata potensi tenaga kerja di Bantul yang belum tercover BPJS Ketenagakerjaan. "Kita perlu bantuan pemerintah daerah agar bisa ikut BPJS Ketenagakerjaan," ujarnya. (amg)

Penulis: Siti Umaiyah
Editor: dik
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved