DPRD DIY Desak Segera Bangun JPO di Rel Kereta Janti

Laporan Reporter Tribun Jogja, Christi Mahatma Wardhani

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (DPRD DIY) prihatin atas banyaknya kecelakaan yang terjadi di rel kereta Janti, Sleman.

Hal itu diungkapkan oleh Wakil Ketua Sementara DPRD DIY, Huda Tri Yudiana.

Ia mengatakan bahwa kecelakaan itu tidak perlu terjadi.

Untuk itu pihaknya mendorong adanya jembatan penyeberangan orang (JPO).

• Palette X Wardah: Tutorial Make Up ke Kondangan yang Antiribet

Menurut dia, pembangunan JPO merupakan konsekuensi dari penutupan jalan tersebut.

"Tentu kami prihatin, segera harus dibangun JPO. Kan sudah lama, dan itu juga jadi konsekuensi dari penutupan jalan dan adanya rel kereta api. Kalau jalan sudah tidak bisa dilewati, berarti kan hanya bisa jalan kaki to, berarti kan perlu ada JPO,"katanya saat ditemui Tribunjogja.com di DPRD DIY, Senin (9/9/2019).

Huda mengungkapkan pihaknya akan segera menghubungi dinas terkait agar bisa segera membahas pembangunan JPO.

Menurutnya pembangunan JPO bisa dilakukan secara cepat.

"Nanti saya cek, saya telpon dinas terkait, nggak perlu rapat itu. Biaya untukJPO juga tidak mahal, bisa langsung dianggarkan. Kami akan lihat, kalau belum dibuat DED, nanti kita buat DED dan pembangunan 2020,"ungkapnya.

• Jalur Kereta Api Borobodur-Yogyakarta Baiknya Dibangun Melayang Sejajar Tol Bawen-Yogyakarta

Namun selama sebelum perencanaan JPO, pihaknya mendorong PT KAI untuk menempatkan penjaga.

Penjaga tersebut bertugas untuk mengawasi daerah sekitar, khususnya pada jam sibuk.

"Sebelumnya harusada penjaga dulu, terutama pada jam sibuk, misalnya pagi hari saat anak sekolah.Kalau ada anak yang lewat, terus terserempet kereta bagaimana? Anak-anak kan masih belum paham. Orangtua juga harus mendampingi anaknya, jangan dibiarkan sendiri,"ujarnya.

Desakan serupa juga disampaikan oleh anggota DPRD DIY, Anton Prabu.

Menurutnya JPO harus segera dibangun.

Pihaknya juga akan segera mengusulkan kepada dinas terkait. HarapannyaJPO segeradibuat.

"Kami mendesak dinas terkait untuk segera membangun JPO. Kami akan segera mengusulkan, jika memang tidak menyalahi aturan, sebaiknya segera dianggarkan. Itu membahayakan masyarakat,"tambahnya. (*)