Yogyakarta
Pemda DIY Gelar Seminar dalam Upaya Pengusulan KGPAA Pakualam VIII Sebagai Pahlawan Nasional
Seminar regional ini menjadi salah satu tahap sebelum surat tertulis terkait usulan gelar pahlawan KGPAA Pakualam VIII diajukan ke pemerintah pusat.
Penulis: Susilo Wahid Nugroho | Editor: Ari Nugroho
lihat foto
Salah satunya momen ketika KGPAA Pakualam menyatakan Kadipaten Pakualaman bergabung dengan NKRI.
“Kraton Yogyakarta yang dipimpin Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Kadipaten Pakualaman yang dipimpin KGPAA Pakualam VIII jadi kerajaan pertama yang menyatakan bergabung ke NKRI. Ini bukti bahwa KGPAA Pakualam VIII adalah seorang negarawan sejati. KGPAA Pakualam VIII juga setuju ketika ibukota pindah ke Yogyakarta saat kondisi darurat di Jakarta,” kata Djoko.
Tak cukup di sini, sikap rendah hati yang dimiliki KGPAA Pakualam VIII layak untuk dijadikan contoh bagi siapapun.
Posisi dari KGPAA Pakualam VIII sebagai seorang raja yang sebenarnya berdiri sendiri tak membuatnya ‘saklek’.
Bersama Sri Sultan Hamengkubuwono IX waktu itu, KGPAA Pakualam VIII mau bekerjasama untuk sama-sama memerintah wilayah DIY.
“Sikap KGPAA Pakualam VIII mau bekerjasama dengan Sri Sultan Hamengkubowo IX ini yang kemudian menjadikan wilayah DIY ini punya sosok pemimpin yang “Dwi Tunggal”. Bahwa Kraton Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman adalah dua kerajaan yang saling mengisi dan keduanya sama-sama menjadi panutan dan contoh bagi rakyatnya sampai detik ini,” kata Djoko.
Asisten Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat Setda DIY, Noor Indriyani yang juga hadir dalam seminar tersebut membacakan sambutan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X.
Dalam sambutannya, Ngarso Dalem menyatakan dukungannya secara penuh terkait usulan agar KGPAA Pakualam VIII diakui sebagai pahlawan nasional.
“KGPAA Pakualam VIII adalah sosok yang “Sepi ing Pamrih Rame ing Gawe”. Juga dikenal sebagi sosok yang aktif dalam bidang olahraga, seni dan budaya. Mereka (Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan KGPAA Pakualam VIII) mampu saling mengisi kekosongan dan menjadikan Yogyakarta ssebagai daerah yang unik dalam hal kepemimpinan dan pemerintahan,” kata Indriyani. (TRIBUNJOGJA.COM)
