Menteri PPN : Pematangan Masterplan 2020, Pemindahan Ibu Kota Paling Lambat 2024

TRIBUNJOGJA.COM - Presiden Jokowi resmi menetapkan lokasi ibu kota baru RI di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara.

Setelah penetapan ini, tahapan selanjutanya adalah persiapan untuk pembangunan.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, setelah lokasi ibu kota baru Indonesia resmi diumumkan, pemerintah masuk ke tahap persiapan.

Pada 2020, pemerintah mulai mematangkan regulasi, masterplan, dan desain tata ruangnya.

Bambang memperkirakan proses pemindahan ibu kota baru dimulai pada 2024.

"Kita harapkan paling lambat 2024 proses pemindahan sudah dilakukan," ujar Bambang dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019).

• Gubernur Kaltim Nyatakan Kesiapan Untuk Mulai Proses Pemindahan Ibu Kota

Bambang mengatakan, berdasarkan kerangka waktu yang telah disusun pemerintah, selanjutnya akan dilakukan penentuan lokasi yang melibatkan Gubernur Kalimantan timur Isran Noor.

Sementara itu, pembangunannya bisa dimulai pada akhir 2020.

Menurut Bambang, pemindahan ibu kota baru akan dilakukan secara bertahap.

Namun, saat ini ia belum mau mengungkapkan secara detail.

Menurut Bambang, tahapannya akan diperlihatkan detail setelah melihat bagaimana perkembangan pembangunan di sana.

Pada Senin siang ini, Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan ibu kota baru berada di Provinsi Kalimantan.

• Alasan Presiden Jokowi Mengapa Ibu Kota Harus Pindah dari Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur

Hal itu disampaikan Jokowi dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta.

"Lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kertangera, Provinsi Kalimantan Timur," kata Jokowi.

Jokowi beralasan, Kalimantan Timur memiliki risiko bencana yang kecil, baik banjir, tanah longsor, maupun gempa.