Lebih dari 12 Ribu Pasangan Usia Subur di Kota Yogya Belum Aktif KB

Laporan Reporter Tribun Jogja, Christi Mahatma Wardhani

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dalduk-KB) Kota Yogyakarta terus melakukan sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi padangan suami istri (pasutri) mengikuti KB.

Kepala Dinas Dalduk KB Kota Yogyakarta, Emma Rahmi Ariyani mengatakan laju pertumbuhan penduduk di Kota Yogyakarta masih terkendali.

Meski demikian pertumbuhan penduduk harus tetap dikendalikan.

• Palette X Wardah: Tutorial Make Up ke Kondangan yang Antiribet

Jika dihitung rata-rata penambahan anak hanya sekitar 1,23.

"Masih terkendali, rata-rata sekitar 1,23. Berarti kan ada keluarga dengan dua anak, ada yang satu anak. Rata-ratanya tidak sampai dua anak di Kota Yogyakarta," katanya pada Tribunnjogja.com, Senin (19/8/2019).

Untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk, maka pasutri harus menggunakan alat kontrasepsi.

Dalduk KB Kota Yogyakarta mencatat, baru sekitar 69 persen pasangan usia subur (PUS) di Kota Yogyakarta yang aktif.

• Pencanangan Kampung KB Jadi Upaya Pemkab Magelang Tekan Ledakan Jumlah Penduduk

Dari 38.453 PUS, baru sekitar 26.159 yang aktif. Artinya ada sekitar 12.294 pasangan yang belum aktif.

"Pasangan ini belum aktif, atau kadang ada yang kami sebut unmet need. Kadang ada yang anaknya masih satu, kemudian tidak ikut KB. Atau ada orangtua yang merasa bisa mengendalikan diri, makanya tidak ikut KB. Tapi kan masih ada risiko kebobolan,"lanjutnya.

"Nah justru itu yang harus terus diberikan sosialisasi, supaya mereka ikut KB. Kalau yang unnet need tidak dikendalikan, bisa jadi pertumbuhan penduduk ya meningkat,"sambungnya.

Ia menjelaskan, ada dua metode yang digunakan yaitu metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) dan jangka pendek (non MKJP).

• Dalduk KB Kota Yogyakarta Bangun Ketahanan Keluarga Lewat Kampung KB

MKJP meliputi IUD, tanam bawah kulit atau susuk, Tubektomi (pada perempuan, dan Fasektomi (pada laki-laki).

Sementara non MKJP meliputi suntik, kondom, dan pil.

"Harapannya PUS lebih aktif dalam menggunakan MKJP karena lebih aman. Saat ini masih banyak yang menggunakan non MKJP. Makanya kami terus mendorong PUS untuk menggunakan MKJP,"jelasnya.

Ia pun berharap dengan adanya Kampung KB di setiap kecamatan,dapat meningkatkan partisipasi PUS menggunakan MKJP. (*)