Pengamat Hukum Universitas Bung Karno Soroti Kisruh Audit Impor Beras 2018

Menurut Zubair, sesuai UU tugas Kementan mengatur tentang produksi dan ketersediaan pangan.

Pengamat Hukum Universitas Bung Karno Soroti Kisruh Audit Impor Beras 2018
Dok.Istimewa
Pengamat hukum Universitas Bung Karno, Ibnu Zubair 

TRIBUNJOGJA.COM - Kisruh audit impor beras tahun 2018 yang diminta agar dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sah saja secara hukum.

Kendati demikian, persoalan audit impor beras tersebut tak boleh hanya diterapkan kepada satu pihak saja, yakni Kementerian Pertanian (Kementan).

Hal tersebut disampaikan pengamat hukum Universitas Bung Karno, Ibnu Zubair.

"Jika diteliti sesuai hukum, kan soal aturan tata niaga impor beras itu siapa yang berwenang? Dalam administrasi pemerintahan, itu mustahil hanya satu institusi yang memutuskan," kata Zubair.

Selanjutnya yang kedua, ujar Zubair, perlu dicerna rinci mengenai tugas lembaga kementerian menyangkut pangan.

Menurut Zubair, sesuai UU tugas Kementan mengatur tentang produksi dan ketersediaan pangan.

Hal lainnya dikemukakan Zubair, perlu disoroti apakah kebijakan impor beras 2018 ketika Kementan telah menyatakan bahwa pasokan nasional aman dan cukup.

"Bila Kementan sudah sampaikan begitu, beras 2018 aman, tapi tetap impor, jadi logikanya siapa yang menetapkan impor? Kan tahun lalu sempat ramai kasus impor beras. Kementan tegaskan tidak perlu impor," ujar Zubair.

Kisruh impor beras belum lama ini kembali memantik perhatian. Terkait dorongan agar BPK mengaudit impor beras 2,25 juta ton tahun 2018 yang menumpuk di gudang Bulog.

Tahun lalu, Mentan Amran Sulaiman telah mengatakan bahwa stok beras nasional cukup dan aman untuk kebutuhan nasional.

Bahkan Amran menjelaskan, stok beras tahun 2018 yang masih tersimpan jumlahnya dua kali lipat dari perhitungan kebutuhan nasional. (*)

Editor: ton
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved