Pengamat Kebijakan Publik UGM Sebut MBG dan KDMP Mestinya Jadi Program yang Diefisiensi

Ringkasan Berita:

• Pengamat UGM menilai kebijakan mempertahankan anggaran MBG dan KDMP di tengah efisiensi tidak tepat.
• Efisiensi anggaran dinilai perlu karena tekanan ekonomi dapat memperlebar defisit APBN.
• MBG dan KDMP dianggap layak diefisienkan karena dampaknya belum signifikan dan bisa memberi ruang fiskal besar.

Laporan Reporter Tribun Jogja Christi Mahatma Wardhani

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pengamat Kebijakan Publik UGM, Media Wahyudi Askar menyebut kebijakan pemerintah yang mempertahankan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) tidak tepat.

Seperti diketahui, pemerintah akan melakukan efisiensi anggaran untuk menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 20226 tetap berada dalam batas maksimal 3 persen.

Efisiensi anggaran keniscayaan 

Menurut Media, efisiensi anggaran memang harus dilakukan. Hal itu karena tekanan ekonomi sedang berat, mulai dari kondisi geopolitik, rupiah melemah, hingga kenaikan harga minyak dunia.

“Implikasinya defisit APBN kita itu makin lama makin membesar. Kalau seandainya harga minyak mencapai US$120 per barel, maka defisit APBN itu bisa lebih dari Rp 500 triliun tahun ini. Artinya harus ada realokasi anggaran atau penyesuaian APBN,” katanya, Selasa (17/3/2026).

Untuk melakukan penyesuaian, tentu ada parameter untuk mengukur. Ada tiga parameter yang menjadi pertimbangan, yaitu postur anggaran yang tidak efisien atau tidak efektif, jumlah anggaran yang besar, dan tidak memukul daya beli masyarakat.

MBG dan KDMP memenuhi parameter untuk diefisiensi

Dengan parameter tersebut, ia menilai yang paling memungkinkan untuk dilakukan efisiensi adalah MBG dan KDMP. Pasalnya, dua program tersebut secara efektivitas dan dampak belum langsung dirasakan.

“Itu (MBG dan KDMP) bisa dipotong dulu, tanpa menghilangkan secara total ya. MBG bisa disalurkan ke orang-orang yang membutuhkan,” ujar Dosen Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik UGM itu.

Melihat dari konsep opportunity cost, dengan merealokasi MBG, Indonesia memiliki ruang fiskal untuk yang lebih lebar.

Ia menyebut realokasi MBG memberi ruang fiskal sebesar Rp 200 triliun untuk menopang APBN dan menjaga daya beli masyarakat.

“Dengan realokasi MBG kita punya space fiskal untuk menjaga daya beli masyarakat. BBM nggak naik, nggak memukul daya beli masyarakat kecil, dan ABN tetap sehat, dan itu yang dibutuhkan sekarang, daya beli masyarakat. Percuma MBG jalan terus, masyarakat bawah tetap susah dan daya beli masyarakat nggak naik-naik,” terangnya.

Jika tidak efisiensi anggaran MBG, defisit APBN melebar

“Kalau pemerintah berani (memangkas anggaran MBG), ada space Rp 200 triliun untuk kemudian digeser menopang APBN yang sedang defisit. Tapi kalau enggak (tidak memangkas anggaran MBG), ya lagi-lagi pemerintah akan masuk ke opsi berikutnya, defisit melebar, bisa lebih dari 3 persen, atau utang ditambah. Dan lagi lagi hanya demi MBG, fiskal kita dikorbankan,” ujarnya.

Ia pun mengungkapkan dampak besar dari defisit APBN. Jika pengeluaran jauh lebih banyak dari pendapatan, maka ekonomi Indonesia akan terus melemah, beban bunga utang semakin naik, dan kredibilitas ekonomi makro akan semakin buruk di mata investor global.

“Implikasi jangka panjang kalau utang naik, lagi lagi yang menanggung adalah kita, anak-anak muda yang saat ini bertaruh di kondisi ekonomi hari ini,” imbuhnya. (maw)