Suharsono Tekankan Agar Jangan Ada Manipulasi Data Penerima PKH

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Bupati Bantul Suharsono menekankan agar data para penerima manfaat program keluarga harapan (PKH) di Kabupaten Bantul tidak terjadi manipulasi.

Ia melihat masih perlu ada evaluasi data di pusat terkait para penerima manfaat PKH ini.

Katanya, data dari pusat masih belum diperbarui sehingga terdapat nama yang semestinya masuk kategori tak layak menerima bantuan tapi masih menerima bantuan.

"Kami sebenarnya sudah mendata siapa yang pantas menerima. Tapi data dari pusat yang dipakai yang lama. Misal nama Paimin sudah tidak perlu bantuan lagi, tapi nama itu masih di pusat dan masih dapat (bantuan) terus," katanya Senin (5/8/2019) siang.

• Warga Kota Yogya yang Sudah Mampu Diminta Mundur dari PKH

Suharsono mengatakan, pemkab selalu rutin mendata dan menyampaikan ke pusat tapi belum juga diperbarui.

"Kita sudah mendata tiap tahun. Sudah kami kirim ke pusat, tapi di sana masih pakai data lama. Kita selalu kami perintahkan untuk mendapat data yang akurat dan valid terbaru," paparnya ditemui seusai rapat koordinasi pengendalian triwulan II dan evaluasi kinerja perangkat daerah triwulan II 2019.

Ditambahkan oleh Asisten II Setda Bantul bidang perekonomian dan pembangunan, Bambang Guritno, pemkab selalu mengevaluasi basis data terpadu (BDT) agar mendapat data yang valid.

"Basis data terpadu kita evaluasi terus. Kita sudah mengusulkan tapi belum sempat dicoret. Butuh waktu. Pak Bupati juga membuat instruksi agar data ini tidak terjadi manipulasi," jelasnya.

Bahkan, jika diperlukan akan dibuat kajian hukum soal manipulasi data ini.

Kata Bambang, hal tersebut dilakukan agar tak merugikan negara.

"Kita buat kajian hukum juga apabila terjadi manipulasi, itu merugikan keuangan negara. Aturan hukumnya ada tidak, dia miskin tapi tidak miskin itu kan merugikan negara," jelasnya.

• Masyarakat secara Sadar Mundur dari PKH karena Merasa Sudah Mampu

Terpisah, Kepala Dinas Sosial P3A Bantul Didik Warsito mengungkapkan sejauh ini penerima manfaat PKH yang sudah mengundurkan diri yakni sekitar 620 penerima manfaat.

Ia terus mendorong para camat untuk memotivasi warga untuk graduasi mandiri.

"PKH belum ada tambahan lagi, sekalipun berjalan lambat dan tidak terlalu signifikan jumlahnya tapi harus jalan terus. Karena itu satu-satunya yang mudah disesuaikan dengan data Jakarta," jelasnya.

Didik menambahkan, PKH ini termasuk program yang akan dilakukan verifikasi data agar valid dan tepat sasaran.