Atasi Permasalahan Sampah, DPR Dorong Pemerintah Pusat Masukan DIY Dalam Program PLTSa

Atasi Permasalahan Sampah, DPR Dorong Pemerintah Pusat Masukan DIY Dalam Program PLTSa

Atasi Permasalahan Sampah, DPR Dorong Pemerintah Pusat Masukan DIY Dalam Program PLTSa
Tribun Jogja/Agung Ismianto
Sekda DIY, Gatot Saptadi memaparkan soal sampah di TPST Piyungan saat kunker Komisi VII DPR RI, Senin (29/7/2019). 

TRIBUNJOGJA.COM - Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendorong agar pengelolaan sampah melalui tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST) bisa berjalan optimal.

Salah satunya, DIY juga akan didorong untuk masuk dalam bagian kota yang akan dibangun pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) di Indonesia.

Wakil Ketua Komisi VII, DPR RI, Ridwan Hisjam menyebut pengelolaan sampah di Yogyakarta ini masih menjadi masalah yang harus diselesaikan.

Peran serta pemerintah provinsi, kabupaten dan kota yang sinergis untuk mengatasi masalah ini sangat diperlukan.

“Kami mendorong pemerintah pusat untuk membuka aturan yang saat ini baru di 12 kota yang akan dibangun PLTSa, Yogya belum masuk. Maka, kami dorong teknologi ini bisa masuk ke Yogyakarta,” katanya usai kunjungan kerja di Pemerintah Provinsi DIY yang bertempat di Gedhong Pracimosono, Senin (29/7/2019).

PDAM Bantul Target Tingkatkan Jangkauan 30 Persen

Ridwan juga menyebutkan, dari pemaparan yang diberikan Pemprov DIY, pertumbuhan ekonomi cukup tinggi.

Termasuk, pertumbuhan ekonomi ini didorong dengan perkembangan pariwisata di DIY. Sehingga, kalau persoalan sampah ini tidak segera diselesaikan akan mengganggu predikat Yogyakarta.

Untuk itu, pihaknya berharap akan ada perbaikan peraturan presiden terkait dengan pengelolaan sampah ini.

Selain sebagai  kawasan wisata yang diandalkan, jika pengelolaan sampah kurang bagus di Yogyakarta maka akan menjadi masalah.

“Kalau sampah menjadi energi ini akan jauh lebih baik. Ada satu peluang bahwa menteri ESDM itu punya wewenang untuk menunjuk BUMN atau BUMS sebagai pengelola PLTSa setelah mendapatkan usulan dari Gubernur atau Wali Kota atau Bupati. Saya tidak tahu apakah ada cara lain yang mengambil peluang tapi saya kira Yogya bisa mengambil hal ini,” jelasnya. (Tribunjogja I Agung Ismianto)

Penulis: ais
Editor: has
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved