Wali Kota Yogya Prihatin Ada PKL Menolak Penataan

Laporan Reporter Tribun Jogja, Kurniatul Hidayah

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti mengaku prihatin terkait masih adanya PKL yang menolak penataan Malioboro.

Seperti yang sudah diwacanakan, PKL sisi barat Malioboro dalam waktu dekat akan ditata dengan mengusung konsep saling membelakangi atau ungkur-ungkuran antara PKL Pemalni dan PKL Tri Dharma.

Penolakan disampaikan oleh PKL Tri Dharma.

"Poin saya, sosialisasi kami belum sampai ke mereka," ujarnya saat ditemui Tribunjogja.com di kawasan Malioboro, Selasa (23/7/2019).

• 5 Rekomendasi Mie Ayam di Jogja, dari yang Super Pedas sampai Buka Tengah Malam

Ia menambahkan, bila sosialisasi dilakukan dengan baik di mana semuanya mengedepankan penataan, bukan pengusiran, serta untuk membuat Malioboro semakin banyak dikunjungi, maka PKL akan mampu untuk memahaminya.

"Memang ada space yang berkurang. Tapi apakah berkurang dari aturan atau berkurang dari yang ada sekarang? Yang ada sekarang sesuai aturan atau nggak? Kita sudah cukup banyak menggunakan dana masyarakat untuk pembangunan Malioboro. Tujuannya buat ramai. Tapi laku nggaknya tergantung pelaku usaha dam menampilkan dagangan," urainya.

Penataan Malioboro, lanjutnya, bertujuan membuat destinasi andalan Kota Yogyakarta tersebut menjadi rapi.

Keberadaan PKL saat ini tetap ada di Malioboro, meski ia meminta bahwa PKL harus bisa menata dagangannya dan tidak menggunakan gerobak yang berukuran besar.

"Bikinlah display yang menarik untuk pengunjung Malioboro. Jangan penuhi dengan gerobak," bebernya.

• Tri Dharma Tolak Penataan Ungkur-Ungkuran PKL Malioboro

Orang nomor satu di Kota Yogyakarta tersebut pun menampik kekhawatiran akan kemunculan PKL baru akan memenuhi area yang akan dikosongkan oleh Pemkot tersebut.

"Sama sekali tidak. Tidak untuk menambah jumlah PKL tapi menata PKL yang sekarang ini ada. Jauhkan kecurigaan kami akan menambah PKL. Kalau ada penambahan orang baru, sampaikan pada kami agar Malioboro lebih punya ruang untuk pengunjung," tegasnya.

Bagi PKL Pemalni, Haryadi menjelaskan nantinya akan melengkapi mereka dengan kanopi.

Hal ini lantaran posisi mereka menghadap ke timur dan berada di area terluar yang tidak mendapatkan naungan atap toko.

"Pada saatnya akan ada tambahan kanopi untuk mengurangi risiko panas, rusak, dan sebagainya," janjinya.

Disinggung mengenai waktu penataan, Haryadi menjelaskan bahwa penataan PKL harus terlaksana pada 2019 ini.

"Awalnya secepatnya. Tapi ada penolakan ini, kita harus diskusikan dulu. Tapi tahun ini," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Tri Dharma Mudjiyo menjelaskan bahwa pihaknya dengan tegas menolak penataan tersebut. Ada beberapa hal yang menjadi dasar penolakan tersebut.

• Haryadi Suyuti Jajal Alat Pembersih Pedestrian Malioboro

"Pedagang yang ditempatkan di belakang, ini berpotensi menimbulkan permasalahan. Kami akan kesulitan menata lapak. Kalau ada yang beli, kami melayani gimana karena ungkur- ungkuran (saling membelakangi)," ungkapnya di Kompleks Balaikota Yogyakarta.

Ia pun menanyakan terkait kepastian lahan yang dikosongkan akan bisa tetap kosong atau justru diisi oleh PKL lain yang memanfaatkan situasi.

"Lalu apa iya yang ada di belakang kami adalah PKL asli (Pemalni) atau ada PKL lain yang ikut-ikutan," ujarnya.

Mudjiyo menambahkan, saat ini kondisi lapak mereka memiliki luasan yang jauh berkurang dari ukuran awal yakni 1,5 meter.

Dikhawatirkan, penataan tersebut semakin membuat keberadaan 920 anggota PKL Tri Dharma terhimpit bahkan kehilangan lapaknya.

"Kalau kondisi saat ini, kami terpotong-potong tapu kami masih bisa menerima," ungkapnya.(*)