Kontestan Capres Telah Berdamai, Lantas Siapa yang Menggerakkan Demo di Gedung MK?

Kedua calon presiden (capres) yang tidak akan mengerahkan pendukungnya ke MK. Maka siapa yang menggerakkan massa yang berunjuk rasa di MK?

KOMPAS/Pradipta Pandu
Calon Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto bergandengan dan melambaikan tangan saat deklarasi kampanye damai. 

TRIBUNJOGJA.COM - Masyarakat diminta tidak khawatir dengan gelaran sidang sengketa hasil Pemilu Presiden 2019 di Mahkamah Konstitusi atau MK, Jakarta, besok (27/6/2019). Aparat keamanan, TNI/Polri, siaga dengan kekuatan penuh untuk menjaga kondisi Ibu Kota tetap kondusif.

Apalagi kedua kontestan di Pemilu Presiden 2019, Joko Widodo dan Prabowo Subianto, disebut telah berdamai. Ini dalam arti, kedua kubu telah menyatakan tidak akan mengerahkan pendukungnya untuk datang ke MK. Selain itu, kedua kubu telah menyatakan sikapnya, akan menghormati apapun putusan MK.

“Sikap itu harus kita sambut dengan gembira dan harus dipatuhi oleh seluruh pengikut dan pendukungnya,” ujar Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto kepada Kompas, di kantornya, Jakarta, Rabu (26/6/2019).

Putusan MK Terkait Pilpres 2019 Dibacakan Kamis 27 Juni Pukul 12.30 WIB, Ini Tahapan KPU Berikutnya

47.000 Personel Gabungan Sudah Disiagakan di Sekitar Gedung MK

“Biarkan hakim MK menyelesaikan tugasnya tanpa tekanan apapun. Mereka sudah mengatakan akan bekerja secara independen dan tidak akan bisa diintervensi pihak manapun,” tambahnya.

Personel Samapta Polri bersiap melakukan pengamanan di sekitar Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu (26/6/2019). Sebanyak 13.747 personel gabungan TNI-Polri disiagakan jelang putusan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (27/6).
Personel Samapta Polri bersiap melakukan pengamanan di sekitar Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu (26/6/2019). Sebanyak 13.747 personel gabungan TNI-Polri disiagakan jelang putusan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (27/6). (ANTARA/Nova Wahyudi)

Dengan komitmen kedua calon presiden (capres) yang tidak akan mengerahkan pendukungnya ke MK, Wiranto pun mempertanyakan massa yang berunjuk rasa di MK, hari ini, dan rencananya besok. “Kalau sekarang ada demo ini, saya bertanya dari kelompok mana dan apa yang diperjuangkan?” tanyanya.

Setelah Putusan MK, Presiden Jokowi Dipastikan Bertemu Prabowo

Dia juga mempertanyakan izin dari kepolisian untuk unjuk rasa itu. “Demo itu ada izin atau tidak? Saya sudah bicara dengan Kapolri, tidak akan ada izin untuk demonstrasi di sekitar MK. Demonstrasi itu kalau tidak ada izin maka tidak bisa dilakukan, mari kita belajar berkonstitusi, mematuhi hukum,” katanya.

Penghasut Pengecut

Jika memang unjuk rasa tersebut tidak dibekali izin alias liar, Wiranto menegaskan, polisi berhak untuk membubarkannya. Terlebih jika unjuk rasa itu kemudian menciptakan kericuhan.

“Nah kalau seperti itu, saya tentu sangat kecewa kepada para penghasut, para pendorong dan tokoh yang mendorong masyarakat untuk demo dan rusuh,” tambahnya.

Menkopolhukam Wiranto
Menkopolhukam Wiranto (ist)

“Kalau sudah rusuh, saya ingin tahu di mana para penghasut itu? Saya katakan itu orang pengecut, mendorong masyarakat untuk ribut dengan aparat keamanan dan kemudian cuci tangan. Kasihan rakyat. Kalau demo rusuh timbul korban, jadi masalah untuk kita. Kalau rusuh yang rugi kan kita semua sebagai bangsa, mengganggu perekonomian, yang rugi kan kita. Lalu untuk apa rusuh?” jelasnya.

Wiranto berjanji, jika unjuk rasa besok kemudian berakhir rusuh, pemerintah dan aparat keamanan akan mencari dan menangkap dalang kerusuhan tersebut.

“Tidak mungkin rakyat tanpa dikoordinir lalu berdemo. Demo itu terkoordinasikan. Jadi pasti ada yang menggerakkan. Ada yang menghasut bahkan membiayai, pasti ketemu nanti saya cari, tidak bisa sembunyi, dia harus bertanggung jawab karena mendorong demo yang tanpa izin, itu ada hukumnya,” tegasnya.

Demo Ditunggangi

Di tempat terpisah, Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menyampaikan, situasi keamanan nasional hingga saat ini masih kondusif. Ada sekitar 4.000 aparat keamanan yang disebutnya akan siaga untuk menjaga sidang MK.

Menurut informasi yang diperoleh pemerintah, ada sekitar 2.500 hingga 3.000 orang yang akan berunjuk rasa selama sidang MK. Jumlah tersebut menurut Moeldoko, masih dapat ditangani oleh aparat keamanan.

Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn) Dr Moeldoko
Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn) Dr Moeldoko (ist)

Dia pun mengungkapkan, tidak menutup kemungkinan unjuk rasa akan kembali ditunggangi perusuh dan kelompok teroris. Ia menyebut ada lebih kurang 30 orang yang diduga sebagai perusuh dan bagian dari kelompok teroris yang masuk ke Jakarta. Namun, Moeldoko enggan menjelaskan lebih rinci terkait 30 orang tersebut.

“Kami sudah melihat (potensi) itu dan mengenali mereka. Kalau terjadi sesuatu tinggal diambil. Mereka sudah diikuti aparat keamanan,” ujarnya.Moeldoko mengatakan, kendati proses rekonsiliasi antar kedua kubu capres sudah berjalan, tetapi ada kelompok-kelompok yang tidak suka dengan hal tersebut. Maka, mereka menempuh cara-cara jalanan untuk membuat onar.

Dahnil: Prabowo Percaya Sepenuhnya ke MK, Pendukung Tak Perlu Berkumpul

Diberitakan sebelumnya, Ketua DPR Bambang Soesatyo mengajak pihak yang memenangkan sengketa hasil Pemilu Presiden 2019 untuk merangkul pihak yang kalah. Rekonsiliasi penting sebagai modal membangun bangsa.

“Sudah seharusnya pihak yang menang bisa merangkul pihak yang kalah. Saya berharap semua bisa bergandengan tangan untuk membangun bangsa ini, karena proses demokrasi harus merekatkan nilai-nilai kebangsaan, bukan malah menimbulkan perpecahan,” katanya. (Kompas.ID/I Gusti Agung Bagus Angga Putra/Dhanang David Aritonang)

Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved