Yogyakarta

Dishub DIY: Kendaraan Online Banyak Keluhkan Biaya Izin Trayek

Adapun hingga saat ini ada sekitar 60an kendaraan online yang sudah mengurus izin trayek dan mendapat kartu pengawasan dari dinas terkait.

Dishub DIY: Kendaraan Online Banyak Keluhkan Biaya Izin Trayek
KOMPAS.com/ACHMAD FAUZI
Ilustrasi: Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat mengunakan taksi online menuju satu hotel di Jakarta, Rabu (25/10/2017). 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Sedikitnya 3.500 kendaraan online mendaftarkan untuk mengurus izin trayek di Dinas Perhubungan (Dishub) DIY.

Adapun hingga saat ini ada sekitar 60an kendaraan online yang sudah mengurus izin trayek dan mendapat kartu pengawasan dari dinas terkait.

Kepala Bidang Angkutan Darat Dishub DIY, Sumaryoto menjelaskan, aturan yang menjadi acuan dalam izin trayek ini Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) 118 tahun 2019.

Adapun besaran tarif untuk angkutan online di daerah mendasarkan pada Perda.

Sejumlah Driver Taksi Online Pilih Bermitra dengan Paguyuban Atau Koperasi

"Itu diatur dalam Perda retribusi. Kalau seingat saya besarannya Rp 200 ribu untuk izin trayek angkutan online selama lima tahun, " jelas Sumaryoto saat dihubungi Tribun Jogja, Kamis (20/6/2019) malam.

Sumaryoto menjelaskan, meski hanya berkisar Rp 200 ribu untuk izin trayek, namun, banyak pengemudi taksi online yang mengeluhkan besaran biaya ini.

"Banyak yang mengeluh. Inginnya mereka gratis. Namun, kami kan mendasarkan pada aturan yang di atas," jelasnya.

Untuk tarif sekitar Rp 5 juta itu merupakan besaran sesuai dengan Permen.

Namun, pihaknya juga tidak mengetahui jika ada usulan untuk penurunan biaya izin trayek kendaraan online ini.

Cerita Istri Perwira Polisi Pede Jadi Driver Taksi Online

"Saat ini kami fokus menyelesaikan dokumen pendaftaran untuk sekitar 3.500 kendaraan yang masuk ke kami, " urainya.

Direktur Angkutan Jalan Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Ahmad Yani mengatakan telah mengusulkan agar biaya tersebut turun menjadi Rp 1,5 juta atau lebih rendah Rp 3,5 juta dari sebelumnya.

Usulan tersebut bakal disampaikan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk kemudian dibahas bersama-sama.

"Nah tapi kita sudah usulkan untuk melakukan revisi terhadap PP (yang menetapkan biaya) itu. Kalau tiap perusahaan 5 tahun sekali kan harus memperpanjang (izin) ya itu Rp 5 juta memang, nanti untuk UMKM kita lebih rendahkan ya. Jadi kita sedang revisi itu jadi Rp 1,5 (juta) lah," katanya di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Rabu (19/6/2019).

Biaya tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan. (TRIBUNJOGJA.COM)

Penulis: ais
Editor: Ari Nugroho
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved