Gunungkidul

Disnakertrans Gunungkidul Siapkan Posko Aduan THR

Dinas tenaga kerja dan transmigrasi Kabupaten Gunungkidul siap menjadi mediator jika ada aduan dari pekerja ke perusahaan tempat pengadu bekerja.

Disnakertrans Gunungkidul Siapkan Posko Aduan THR
TRIBUNJOGJA.COM / Suluh Pamungkas
Berita Gunungkidul 

Laporan Reporter Tribunjogja Wisang Seto Pangaribowo

TRIBUNJOGJA.COM, GUNUNGKIDUL - Pekerja formal maupun informal yang bekerja di perusahaan berhak mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan.

Dinas tenaga kerja dan transmigrasi (Disnakertrains) Kabupaten Gunungkidul siap menjadi mediator jika ada aduan dari pekerja ke perusahaan tempat pengadu bekerja.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala seksi hubungan industrial dan perlindungna tenaga kerja, Disnakertrains Kabupaten Gunungkidul, Joko Edy Wardoyo, Selasa (14/5/2019).

"Untuk di Kabupaten Gunungkidul kami selaku dinas terkait membuka posko aduan THR pada tahun ini, nanti pengaduan itu bisa dilayani lewat kantor, dan bisa melalui pesan singkat. Nanti ada nomor di plakat yang ada di kantor," ucapnya.

THR Telat Diberi, Sanksi untuk Perusahaan Menanti

Layanan pengaduan melalui pesan singkat diberikan untuk para buruh yang bekerja di untuk antisipasi buruh yang bekerja di tempat yang cukup jauh dari Dinas tenaga kerja Gunungkidul.

"Pada tahun-tahun sebelumnya di Gunungkidul tidak ada aduan yang berarti jika tidak ada aduan pekerja buruh sudah mendapatkan haknya yaitu THR keagamaan," katanya.

Ia menjelaskan untuk besaran THR tergantung dengan masa kerja misalnya jika pekerja sudah melebihi satu tahun masa kerjanya maka akan mendapatkan THR satu kali gaji, namun jika masa kerja belum satu tahun maka ada rumus tertentu untuk menghitung besaran THR.

"Jika belum ada 12 bulan maka rumus yang berlaku adalah lama kerja dibagi 12 dan dikali oleh gaji pokoknya, maka besaran tersebut yang harus dibayarkan oleh perusahaan," katanya.

Disnaker Sleman Akan Buka Posko Pengaduan THR pada Kamis Mendatang

Pihaknya berharap Surat Edaran (SE) menteri terkait THR dan turunannya seperti dari gubernur, dan bupati dapat segera diterbitkan sehingga pihaknya dapat segera mensosialisasikan aturan THR.

"Beberapa perusahaan di Gunungkidul yang mempunyai jumlah karyawan banyak. kalau sosialisasi sudah diberikan maka mereka (perusahaan) akan mempersiapkan diri untuk membayar THR untuk karyawan mereka jadi mereka tidak kaget mengeluarkan biaya banyak untuk THR karywan," katanya.

Sementara itu Kepala Bidang Ketenagakerjaan, Munawar Askin menambahkan jika perusahaan nakal dan tidak memberikan hak pekerja dalam hal ini THR maka perusahaan dapat diberikan sanksi.

"Dasar pemberian sanksi adalah peraturan menteri (permen) no 16 tahun 2016 bab I yaitu pemberian sanksi administrasi bagi perusahaan yang tidak memberikan hak THR kepada para pekerjanya," paparnya.(TRIBUNJOGJA.COM)

Penulis: Wisang Seto Pangaribowo
Editor: Ari Nugroho
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved