DPRD DIY : Persoalan TPST Piyungan Mendesak Diselesaikan

TRIBUNJOGJA.COM - Kalangan legislatif meminta persoalan tempat pembuangan sampah terpadu (TPST) Piyungan bisa segera diselesaikan secara tuntas.

Ada beberapa alternatif penyelesaian yang ditawarkan sehingga TPST bisa berfungsi kembali secara optimal tanpa mengganggu masyarakat sekitar.

Ketua DPRD DIY, Yoeke Indra Agung Laksana mendorong pemerintah daerah setempat untuk menyelesaikan persoalan tersebut dengan dua alternatif.

Diantaranya adalah pembangunan jalan tembus atau jalan pintas untuk truk tanpa melalui jalan umum dan juga menyewa alat untuk memindahkan sampah yang berceceran di jalan.

“Ini harus segera ditindaklanjuti dengan beberapa alternatif solusi. Pertama, saya akan komunikasikan dengan Pemda DIY untuk membangun jalan tembus atau shortcut agar truk bisa masuk membuang sampah tanpa melewati perkampungan,” jelasnya kepada wartawan, Senin (25/3/2019).

Dia menjelaskan, anggaran untuk pembangunan jalan tembus ini akan dikonsultasikan dengan pemda DIY.

Pemerintah, kata dia bisa menganggarkan melalui anggaran yang tidak direncanakan semacam bansos untuk kegiatan.

Menurut Yoeke, dengan adanya jalan tembus ini, masyarakat di sekitar akan lebih nyaman menggunakan jalan perkampungan.

Selain itu, mereka juga tidak terganggu dengan bau dan juga sampah yang dibawa menuju ke TPST Piyungan.

Dari pengamatan di lapangan, karena setiap harinya dilewati ratusan mobil dan truk pengangkut sampah, jalan tersebut menjadi rusak.

Baca: TPST Piyungan Tutup Sementara, 13 Depo di Sleman Penuh Tumpukan Sampah

Dia pun meminta pemda Bantul bisa berkoordinasi dengan Pemda DIY untuk mengatasi hal ini.

“Saya tidak tahu apakah ini menjadi kebijakan dari pemda Bantul, namun bisa berkoordinasi dengan Pemda DIY.  Misalnya ada bantuan keuangan bersifat khusus,” jelasnya.

Menurut Yoeke, dari beberapa kali berkomunikasi dengan Pemda  DIY, memang sudah ada wacana untuk menganggarkan perbaikan jalan tersebut.

Selama ini, perbaikan hanya berupa tambal sulam.

Namun, untuk jangka panjang 2019 atau 2020 dimungkinkan bisa dibuat permanen.

Alternatif kedua, ujarnya, kawasan tersebut membutuhkan peralatan untuk pengelolaan sampah.

Sejauh ini, peralatan masih sangat kurang. Pihak pengelola pun sudah pesan alat baru namun baru mau dilihat.

“Kami usulkan agar ada sewa pihak swasta 1 bulan berupa satu atau dua alat untuk mempercepat meminggirkan sampah dari pinggir jalan ke tengah,” jelasnya.

Mendesak

Persoalan sampah di kawasan ini memang mendesak untuk ditangani.

Hal ini karena warga di sekitar sudah mengeluhkan banyaknya sampah yang berceceran di pinggir-pinggir jalan.

Jika hujan deras, air bercampur lumpur dan sampah akan turun dan mengotori lingkungan.

“Saya membayangkan kalau anak sekolah jatuh harus ganti baju lagi karena kondisi ini. Ini harus segera ditindaklanjuti,” tegasnya.

Baca: Cerita dari Balik Gunung Sampah TPST Piyungan

Dari keterangan beberapa warga, mereka juga membutuhkan penerangan jalan selain infrastruktur yang memadai dan sehat bagi mereka. 

Sejumlah instansi pemerintah juga sudah meminta proses pembuangan sampah bisa segera dilakukan kembali.

“Hal ini karena ada 400-500 ton sampah yang dibuang seharinya. Padahal sejak hari Minggu (24/3/2019) lalu belum dibuang dari pasar-pasar. Semua pihak baik pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten Bantul monggo berembug soal ini,” jelasnya.

Yoeke juga berharap agar lokasi pembuangan jauh dari jalan umum.

Sehingga, sampah tidak lagi berceceran atau turun ke jalan dan bisa dilalui lagi oleh masyarakat.

Adapun pihak pengelola TPST Piyungan juga sudah menyiapkan lahan baru.

“Hanya belum memastikan kapan bisa dipakai. Lahan yang sudah ada over kapasitas kalau dipaksakan meluap,” ujarnya. (*)