Upaya Masyarakat Srimartani Wujudkan Program Ramah Perempuan Diapresiasi DP3AP2 DIY

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Apresiasi diberikan kepada masyarakat Desa Srimartani, Piyungan, Bantul karena dinilai berhasil mewujudkan kesetaraan gender di lingkup keluarga maupun masyarakat.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) DIY meminta capaian ini terus dipertahankan.

Capaian positif ini diketahui setelah petugas DP3AP2 DIY melakukan interaksi dengan warga melalui sebuah acara sosialisasi yang melibatkan sejumlah warga Srimartani.

Dari pantauan Tribunjogja.com, selain petugas DP3AP2 DIY, hadir pula perangkat desa setempat, petugas dari LSM Aksara dan seorang anggota DPRD DIY.

"Kami berdiskusi dengan warga disana, bertanya kepada perangkat desa dan melihat program pemerintah desa. Kami lihat masyarakat di sana sudah berupaya mewujudkan prinsip kesetaraan gender baik di keluarga maupun masyarakat," kata Kepala Bidang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan DP3AP2 DIY, Nelly Tristiana.

Indikasi keseriusan masyarakat Desa Srimartani cukup serius mewujudkan kesetaraan gender mulai terlihat dari banyaknya peserta yang datang saat sosialisasi.

Tak hanya laki-laki dan berempuan yang telah berumahtangga, banyak pula pemuda dan pemudi dan karang taruna setempat yang juga datang.

Yang menarik, anggota karang taruna di Srimartani menjawab dengan lugas beberapa pertanyaan petugas DP3AP2 berkaitan dengan peran laki-laki dan perempuan dalam sebuah keluarga.

Seperti misalnya apakah boleh perempuan ikut berkecimpung sebagai perangkat desa di wilayah mereka.

"Dengan lugas, pemudi di sana mengaku tidak ingin hanya di dalam rumah dan mengurus dapur. Mereka juga ingin go public, ingin ikut andil bagian saat ada musyawarah desa tanpa melupakan kewajiban mereka sebagai ibu rumah tangga ketika mereka sudah menikah suatu saat nanti," kata Tristiana.

Baca: Kesetaraan Gender dalam Keluarga Jadi Kunci Program Desa yang Inklusif

Begitu pun kelompok pemuda laki-laki di Srimartani ini yang juga tak mempermasahkan ketika istri mereka kelak juga aktif dalam kegiatan desa.

Pemuda-pemudi yang telah paham posisi mereka dalam keluarga ini pun menjadi salah satu modal penting bagi masyarakat desa di sana bisa mewujudkan keseteraan gender.

Atas kesadaran pemuda pemudi setempat memahami konsep kesetaraan gender ini, Amin Nuromah dari pegiat LSM Aksara mengatakan jika pemerintah desa tinggal memberikan fasilitas dan ruang untuk setiap warganya, baik tua-muda, laki-laki perempuan termasuk rekan difabel untuk berkontribusi terhadap pembangunan desa.

"Yang kami lihat kemarin, pemerintah desa memang sudah memberikan ruang terhadap semua kelompok masyarakat termasuk perempuan dalam menyampaikan aspirasinya. Anggaran desa juga sudah dialokasikan untuk program ketrampilan perempuan dan program ramah gender seperti PKK, Posyandu, dan Lansia," kata Nuromah.

Hal positif lain yang melegakan, perempuan di Srimartani sudah banyak dilibatkan dalam setiap unsur pemerintahan desa termasuk penjaringan aspirasi ketika proses musyawarah desa.

Baca: Pemahaman Gender Mesti Diterapkan Mulai Tingkat Paling Bawah

Dengan demikian, setiap program yang dilaksanakan juga akhirnya mengarah pada keterpihakkan pemerintah desa kepada kaum perempuan.

"Ketika program pemerintah desa ini berpihak pada kesetaraan gender maka secara langsung juga akan menjadikan sumber daya manusia di wilayah tersebut menjadi berkualitas. Posyandu yang jadi program andalan perempuan misalnya, ketika dimaksimalkan akan menjadikan generasi yang berkualitas di wilayah itu," katanya.

Di kesempatan yang sama, Yose Rizal selaku anggota Komisi D DPRD DIY dari Fraksi Gerindra mengatakan jika perempuan mempunya posisi strategis dalam menentukan kualitas keluarga maupun kualitas pembangunan di lingkup desa.

Paradigma kaum perempuan sebagai pihak yang terpinggirkan pun harus segera diubah.

"Semua pihak punya peran masing-masing dalam memperjuangkan hak-hak perempuan baik di lingkup keluarga maupun bermasyarakat. Pemerintah memang punya posisi strategis dengan memberikan ruang kepada kaum perempuan untuk berekspresi dan menyampaikan aspirasi. Mulai dari pusat, provinsi, kabupaten, kota sampai desa," kata Rizal. (*)