Pemprov DIY Efisienkan Anggaran untuk Tukin 2020

Dia menambahkan, untuk rapat anggaran, honor tim pada tahun 2020 sudah dihilangkan dan akan bergeser ke tukin.

“Sistem penilaian individu juga bisa dilakukan dengan kecanggihan teknologi, yaitu dengan menggunakan handphone android. Bisa pakai catatan harian individu. Selama ini khan penilaian masih subjektif dan
tidak tercatat selama itu. Ini yang membutuhkan perbaikan-perbaikan,” urainya.

Hal ini bisa menerapkan sistem talent full berdasar track record dan kompetensi sosial, psiko sosial.

Baca: Usai Tukin, Pemda DIY Godok Pembatasan Kendaraan Dinas Operasional

Untuk tukin ini, pihak Bappeda pun akan menyusun di RAPBD 2020.

Jika tidak segera menyisihkan uang, maka pelaksanaan tukin belum bisa dilakukan.

“Untuk honorarium tetap atau dihapus, nanti akan disepakati tapi teknisnya masih dikaji dibicarakan lebih lanjut,” ujarnya.

Pihaknya pun menyebut, untuk Kendaraan dinas plat merah pun ada banyak opsi yang akan dipergunakan.

Hal ini untuk penghematan anggaran operasional untuk kendaraan plat merah.

Satu di antaranya di Provinsi Bangka Belitung, penggunaan kendaraan plat dinas dibuat rata-rata dua
kendaraan dalam satu organisasi pemerintah daerah (OPD).

“Satu kendaraan untuk kepala OPD dapat tukin Rp 15 juta per bulan dan tidak didukung oleh operasional. Di Banten ada anggaran Rp 200 juta untuk kendaraan dinas, kalau kepala OPD mau beli Rp 300 juta nomboki
sendiri,” ujarnya. (*)