Yogyakarta

KPU DIY Bersikap Hati-hati dalam Mencoret WNA dari DPT

Pencoretan terhadap DPT yang telah ditetapkan tidak bisa dilakukan serta merta, perlu klarifikasi terlebih dahulu.

Penulis: Siti Umaiyah | Editor: Gaya Lufityanti
TRIBUNJOGJA.COM / Noristera Pawetri
Ketua KPU DIY, Hamdan Kurniawan 

TRIBUNJOGJA.COM - Ketua KPU DIY, Hamdan Kurniawan menyampaikan pihaknya akan mengedepankan prinsip kehati-hatian ketika akan mencoret WNA dari DPT yang telah ditetapkan sejak Desember 2018 lalu

Hamdan menyampaikan jika pencoretan terhadap DPT yang telah ditetapkan tidak bisa dilakukan serta merta, perlu klarifikasi terlebih dahulu.

"Kita tidak sembarangan mencoret orang, harus ekstra hati-hati. Kalau WNA sudah jadi WNI, tentu tidak dicoret karena dia punya hak pilih disini. Tapi kalau dia benar WNA, maka tidak punya hak pilih. Prinsip kehati-hatian yang akan kita jaga, makanya harus klarifikasi dari awal," terangnya pada Tribunjogja.com.

Baca: On Trend: 6 Gaya Mix and Match Koleksi Terbaru Gaudi Clothing

Hamdan menyampaikan jika ditemukan WNA dalam DPT, maka pihaknya sebagai penyelenggara pemilu harus mencari kejelasan terlebih dahulu dan tidak bisa gegabah.

Perlu ada klarifikasi dan verifikasi langsung ke yang bersangkutan.

Pihaknya juga akan meminta KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan pengecekan terlebih dahulu.

"Kalau prosedur kalau ditemukan WNA, ada dalam DPT kita selaku penyelenggara harus tabayun dulu. Harus klarifikasi dan verifikasi ke bawah dulu, apakah benar atau tidak. Kami juga minta teman-teman KPU Kabupaten/Kota untuk menemui yang bersangkutan, melihat e-KTP WNA-nya, kemudian kalau sudah terbukti ya dicoret, kemudian dibuatkan berita acara," ungkapnya.

Baca: Bawaslu Kota Yogya Sisir Potensi WNA dalam DPT

Lebih lanjut, Hamdan menyampaikan jika ketika memang WNA tersebut terbukti masuk dalam pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS), maka akan dicoret dan diberikan keterangan bahwa yang bersangkutan TMS.

Selain itu, nantinya WNA yang masuk TMS tersebut tidak akan mempengaruhi jumlah DPT yang telah ditetapkan.

"Kita tidak akan melakukan pengumuman lagi. Ketika tidak memenuhi syarat lagi, secara komulatif tidak mengurangi DPT yang sudah ditetapkan pada Desember lalu. Kalau terbukti WNA dicoret saja kemudian diberi keterangan dan diberitaacarakan. Ini persis seperti DPT seperti orang meninggal paska penetapan DPT, jadi TMS," ungkapnya.

Hamdan menyampaikan jika sebelumnya dari KPU RI sudah menemukan sebanyak 103 WNA yang masuk dalam daftar pemilih di Indonesia.

Untuk Yogyakarta sendiri sebanyak tiga WNA, dimana hal tersebut tidak termasuk dalam temuan Bawaslu DIY yang menemukan sepuluh WNA dan satu WNA yang ternyata sudah menjadi WNI.

Baca: KPU DIY Akan Lakukan Klarifikasi Terkait Temuan 10 WNA yang Masuk dalam DPT

"Kalau dari KPU RI kemarin itu sudah ada 103. Tapi manakala ada dari Bawaslu, kalau itu sebuah rekomendasi ya kita tindak lanjuti 103, baru tiga yang masuk di DIY, delapan belum masuk. Nanti kalau ada temuan Bawaslu, berapapun itu prosedur sama dengan yang tadi. Kita datanya klarifikasi. Itu kan temuan awal dari Bawaslu, kita telusuri," jelasnya.

Sementara itu, Amir Nashirudin, Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DIY, menyampaikan jika pihaknya menemukan 10 WNA yang memiliki KTP-el masuk dalam DPT.

Diantara delapan dari sepuluh WNA tersebut tidaklah termasuk dan data 103 WNA yang dilaporkan oleh KPU RI.

"Jadi yang delapan WNA tersebut belum masuk dalam data 103. Ketiganya sudah diverifikasi, dua positif WNA dan satu WNI. Kemarin, dari hasil pengawasan di lapangan ditemukan delapan WNA masuk DPT," katanya

Amir menjelaskan jika pihaknya akan menghimbun secara keseluruhan data WNA yang masuk DPT secara keseluruhan di Yogyakarta, kemudian pihaknya akan mengirimkan surat saran perbaikan untuk bisa mencoret nama WNA yang masuk dalam DPT. (*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved