TRIBUNJOGJA.COM - Informasi harga dan lokasi rumah murah tentunya akan sangat berharga bagi masyarakat yang sedang mencari atau ingin membeli rumah, misal di perumahan.

Namun, adakah data-data yang menunjukkan lokasi rumah murah, atau rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)?

Baca: Pakai GPS Ditilang, Dilema bagi Ojek Online dan Petugas Lapangan

Pertanyaan seputar ada tidaknya informasi lokasi perumahan yang dibangun pemerintah itu menjadi salah satu bagian diskusi di Media Center Prabowo-Sandi, Jakarta, Rabu (30/1/2019).

Diskusi itu bertema “Indonesia Pasca Jokowi, Pembangunan Infrastruktur untuk Dinikmati Siapa?”

Pemerintahan Jokowi - JK sebenarnya telah membangun 1.114.608 unit rumah tahun lalu.

Tribunjogja.com mengutip dari kompas.com, data pembangunan perumahan melalui program sejuta rumah tersebut tercatat per 24 Desember 2018.

Setelah melampaui target 2018, pada 2019 ini pemerintah akan kembali membangun 635.361 unit rumah.

(Rincian detail anggaran APBN dan jumlah rumah subsidi / non subsidi serta bantuan pembiayaan tahun 2019 di bagian bawah artikel)

Baca: Citilink Akhirnya Tunda Penerapan Bagasi Berbayar

Meski demikian, masih muncul pertanyaan terkait program sejuta rumah tersebut.

Satu di antara sejumlah permasalahan, yaitu pelaksanaan program tersebut tidak disertai informasi lokasi dan jumlah rumah yang sudah dibangun.

Disebutkan dalam diskusi tersebut, sistem penyediaan rumah yang diterapkan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) dinilai tidak jelas.

Ketidakjelasan itu termasuk pembiayaan dan dukungan administrasi birokrasi, baik berupa perencanaan maupun perizinan.

Pengamat perumahan Agung Mulyana mengatakan hal itu dalam diskusi di Media Center Prabowo-Sandi, Jakarta, Rabu (30/1/2019).

Baca: Ramalan Zodiak Hari Ini 31 Jan 2019, Kepastian Karir Leo, Ketidakpastian Finansial Sagitarius

“Masalah sistem penyediaan rumah tidak jelas. Dukungan administrasi birokrasi bagaimana. Mengurus izin itu seperti akordeon, bisa panjang atau pendek".

"Bisa sebulan selesai, bisa setahun enggak selesai-selesai karena standar tidak jelas,” ucap Agung, dikutip dari artikel kompas.com berjudul Kebijakan Perumahan Nasional Dianggap Tidak Jelas. 

Sistem Perumahan MBR