Laporan Reporter Tribun Jogja Noristera Pawestri

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Setelah ditetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) 2, KPU DIY saat ini fokus pada proses pendataan daftar pemilih tambahan.

Ketua KPU DIY, Hamdan Kurniawan menjelaskan, daftar pemilih tambahan adalah para pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) namun  dalam kondisi tertentu yang memungkinkan pemilih tidak bisa mencoblos pada saat hari H Pemilu di TPS asal.

"Beberapa kondisi itu misalnya bekerja, bersekolah, menjadi tahanan di lapas, di rumah sakit, rehabilitasi. Jadi menyebabkan kemungkinan pemilih tidak bisa mencoblos di TPS asal," kata Hamdan, Jumat (4/1/2019).

Baca: KPU DIY : 1 Parpol Tidak Menyerahkan LPSDK, 1 Parpol Terlambat

Untuk itu, saat ini KPU DIY mulai melakukan pendataan mengingat di Yogyakarta banyak titik-titik konsentrasi massa yang harus ditangani oleh KPU DIY.

"Kita datangi, rencana kita akan lebih proaktif, jadi tidak lagi menunggu. Dulu, siapa yang mau mengurus kita layani. Tapi ini tidak, kita jemput bola," lanjutnya kepada Tribunjogja.com

Lanjut Hamdan, di DIY sendiri banyak pondok pesantren.

Untuk itu pihaknya sudah meminta KPU kabupaten dan kota agar berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pengasuh atau pengurus pondok pesantren.

"Jadi nanti kita dapatkan data mana santri-santri atau pengurus yang mau memilih di Jogja, jadi bukan mereka yang harus datang ke KPU. Kita yang datangi," ujarnya.

Baca: Permudah Pemilih, Website KPU DIY Sudah Dilengkapi Peta Lokasi TPS di DIY

Selain itu, KPU DIY juga telah mendatangi beberapa asrama mahasiswa di Yogyakarta dan juga telah berkoordinasi dengan kampus-kampus.

Rencananya, KPU DIY akan membuka posko di kampus-kampus.

"Kami juga koordinasi dengan kampus untuk menjadwalkan posko untuk memudahkan mereka atau memfasilitasi mereka yang ingin memilih di Jogja," kata Hamdan.

Pihaknya juga telah meminta KPU kabupaten dan kota untuk menjadwalkan posko di kampus-kampus yang rencananya akan dilaksanakan pada Februari setelah mahasiswa masuk kuliah.

Nantinya KPU kabupaten kota maupun PPK ini akan disebar ke kampus-kampus.

"Kami yang menjemput, tidak lagi menunggu, tapi kami menjemput. Ini tanggung jawab kami untuk memfasilitasi mereka," jelasnya.(TRIBUNJOGJA.COM)