Saatnya Inovasi Pelayanan Publik Jadi Budaya Organisasi

TRIBUNJOGJA.COM - Reformasi birokrasi merupakan sebuah tantangan bagi setiap instansi pemerintah untuk mengubah pola pelayanan publik menjadi lebih baik.

Namun perubahan tersebut semestinya juga diikuti dengan perubahan mindset dan perilaku pegawai serta mendapat dukungan penuh dari pimpinan.

Sebab, di era pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan bagi setiap instansi untuk secara terus menerus menghasilkan inovasi baru dalam bidang pelayanan publik.

Baca: Tangani Kasus Agni, UGM Keluarkan Sejumlah Langkah Strategis

Hal itu mengemuka dalam workshop inovasi pelayanan publik dan launching Prima SDM UGM di ruang Ballroom, Hotel Eastparc Yogyakarta, Jumat (7/12/2018).

Deputi Bidang Pelayanan Publik, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Prof Dr Diah Natalisa, MBA, selaku pembicara dalam workshop tersebut mengatakan inovasi pelayanan publik merupakan satu dari 8 program kementeriannya untuk mendorong percepatan reformasi birokrasi.

“Kita ingin mendorong percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik dengan mengajak instansi dan pemda melakukan terobosan melalui berbagai hasil inovasi layanan,” katanya melalui siaran resmi yang diterima Tribunjogja.com.

Program pemerintah dalam meningkatkan inovasi pelayanan publik sudah dimulai sejak tahun 2013 lalu.

Menurut pengalamannya selama memantau berbagai program inovasi yang dilakukan berbagai instansi pemda dan kementerian ternyata banyak yang belum berjalan optimal karena baru sebatas inovasi namun tidak didukung pimpinan untuk dimasukkan dalam program tetap instansi.

“Inovasi yang mumpuni sebaiknya masuk program dan anggaran instansi karena inovasi merupakan bagian dari tugas dan fungsi instansi lalu inovasi mempunyai dasar hukum yang akhirnya jadi budaya organisasi,” katanya.

Ia mengakui standar pelayanan publik sebaiknya memiliki tolak ukur yang kuat dengan perlibatan partisipasi masyarakat dan komitmen pimpinan.

“Selama ini dari hasil pengamatan kami, pelayanan publik yang memiliki dampak perbaikan signifikan tidak lepas dari komitmen pimpinan bahkan ikut serta dan dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya seraya menyebutkan beberapa kepala daerah yang melakukan inovasi dan sudah dirasakan manfaatnya akan lebih mudah terpilih kembali jadi kepala daerah di periode kedua.

Dosen FEB UGM sekaligus Sekretaris Rektor (SR) UGM Drs Gugup Kismono, MBA, Ph D, mengatakan transformasi organisasi dapat terjadi kapan saja.

Namun perguruan tinggi sebagai lanskap pendidikan sebaiknya harus terus berubah dengan pola tidak linear dan selalu mampu mendeteksi masalah organisasi sedini.

Baca: UGM Bangun Sepuluh Gedung Baru

Ia menuturkan UGM saat ini terus melakukan serangkaian inovasi pelayanan publik bahkan terus mengikuti dan mengantisipasi perubahan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dengan melakukan perbaikan prosedur melalui penerapan teknologi yang diikuti dengan perubahan perilaku staf.

“Kita terus melakukan peningkatan kompetensi staf dan pengintegrasian layanan dan sistem informasi,” katanya.