Nasional

Mendagri : Pancasila sudah Final

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo menegaskan Pancasila dan Bhineka Tungga Ika merupakan hal yang final dan tidak bisa diubah.

Mendagri : Pancasila sudah Final
IST
Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo saat memberikan keterangan pada media usai Rapat Koordinasi Rajatikam di BPSDM kementerian Dalam Negeri Regional Yogyakarta, Sabtu (1/12/2018) 

Laporan Reporter Tribun Jogja Christi Mahatma Wardhani

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo menegaskan Pancasila dan Bhineka Tungga Ika merupakan hal yang final dan tidak bisa diubah.

Ia mengatakan undang-undang mengatur hak warga negara untuk berhimpun, berserikat, berpartai, dan berormas.

Meski demikian, harus waspada pada kelompok yang ingin merusak NKRI.

"Orang mau berormas, berpartai, punya pilihan yang beda, silahkan. Tetapi sepakat lho masalah Pancasila, NKRI, Bhineka Tunggal Ika, kemajemukan itu sudah final, jangan diungkit-ungkit lagi. Undang-undang menjamin kok hak warga negara yang mau berhimpun, berserikat," tegasnya saat menghadiri Rapat koordinasi Rajatikam 2018 di BPSDM Kementrian Dalam negeri Regional Yogyakarta, Sabtu (1/12/2018)

Baca: Eko Suwanto : Pelajaran Pancasila Penting bagi Pelajar dan Mahasiswa

"Tetapi harus waspada pada kelompok atau golongan yang ingin mengubah Pancasila dan merusakan NKRI," sambungnya.

Indonesia, lanjutnya merupakan negara yang besar. Sebagai negara yang besar, tentu memiliki ancaman.

Yang menjadi ancaman antara lain radikalisme, terorisme, korupsi, dan narkoba.

Menurutnya untuk memerangi dan melawan ancaman itu bukan hanya tugas pemerintah dan aparat penegak hukum.

"Ancaman itu bukan hanya tangungjawan kepolisian, TNI, Pemda, Kesbangpol, Satpol PP. Itu tanggungjawab kita semua. Kita harus berani menentukan sikap, mana kawan amana lawan, baik perorangan, kelompok atau golongan. Itu lawan kita," lanjutnya.

Ia mengungkapkan ada sekitar 398.363 organisasi masyarakat di Indonesia.

Baca: Pelajaran Pancasila Sudah Saatnya Masuk Kurikulum

Dari banyaknya jumlah ormas yang ada, ia meminta masyarakt untuk melapor jika ada organisasi masyarakat yang menyimpang.

"Kita punya 398.363 ormas. Ada yang cuma sekedar nama, ada yang punya kegiatan dan kaderisasi. Hati-hati, kalau ada yang tidak bener ya segera laporkan. Ormas Keagamaan boleh, tetapi harus sesuai dengan aturan-aturan, kalau ada yang menyimpang ya laporkan," ungkapnya.

"Pernah ada Gafatar, kita tidak tahu rekruitmennya. Nah itu yang harus kita cermati. Ormas boleh kok, tidak ada masalah, tetapi Pancasila, NKRI itu sudah final,"tutupnya. (TRIBUNJOGJA.COM)

Penulis: Christi Mahatma Wardhani
Editor: Ari Nugroho
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved