238 Ribu Formasi CPNS 2018 Diserbu 3 Juta Pelamar, Pantau Peluangmu di Sscn.bkn.go.id

Passing grade

Untuk dapat mengikuti seleksi lanjutan, peserta SKD harus melampaui nilai ambang batas (passing grade).

Itu sudah diatur dalam Peraturan Menteri PANRB No. 37/2018 tentang Nilai Ambang Batas SKD Pengadaan CPNS 2018.

"Passing grade bagi peserta SKD dari kelompok pelamar jalur umum sama seperti tahun lalu, yakni 143 untuk TKP, 80 untuk TIU dan 75 untuk TWK," ujar Setiawan
Wangsaatmadja.

Formasi khusus

Sementara untuk pelamar dari formasi khusus, yang tahun lalu menggunakan sistem perangkingan, kali ini jumlah akumulasi dan nilai TIU ada batas minimalnya.

Untuk pelamar dari formasi sarjana cumlaude dan diaspora, akumulasi nilai paling sedikit 298 dengan nilai TIU minimal 85.

Sedangkan bagi penyandang disabilitas, nilai kumulatifnya 260, dengan TIU minimal 70.

Putra-putri Papua/Papua Barat, nilai akumulatif 260 dengan TIU minimal 60.
Untuk eks tenaga honorer K-II, nilai akumulatif minimal 260 dan TIU minimal 60.

“Untuk peserta seleksi dari olahragawan berprestasi internasional, nilai terendah merupakan nilai ambang batas hasil SKD,” imbuh Setiawan.

Pengecualian

Ditambahkan, Permen PANRB No. 37/2018 ini juga mengatur adanya pengecualian untuk beberapa jabatan.

Untuk dokter spesialis dan instruktur penerbang, nilai kumulatif minimal 298, dengan nilai TIU sesuai passing grade.

Sedangkan untuk jabatan juru ukur, rescuer, ABK, pengamat gunung api, penjaga mercusuar, pawang hewan, dan penjaga tahanan, akumulasi nilainya paling sedikit 260
dengan nilai TIU minimal 70.

Berikut data BKN peminat Pendaftaran CPNS 2018 sepi peminat dibandingkan instansi lainnya setidaknya hingga Kamis, 04 Oktober pukul 16.00 WIB

Data ini disebut BKN bisa membantu pelamar untuk memperkirakan peluang masuk PNS 2018:

Instansi go live: 93%
Jumlah akun pelamar: 3.169.048 orang
Pelamar pilih instansi: 1.510.192 orang
Pelamar selesai daftar: 919.450 orang
Pelamar telah diverifikasi oleh instansi: 231.106 orang

*Bottom 3 Universitas Pelamar*
1. Sekolah Tinggi Ekonomi Dan Bisnis Islam Darussalam Ogan Komering Ilir Sumsel: 1
2. Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) Darul Qur'an Minak Selebah : 1
3. Sekolah Tinggi Hukum Militer AHM – PTHM : 1

*Bottom 3 Prodi asal pelamar*
1. Doktor Sain Veteriner: 1
2. Manajemen Perkotaan: 1
3. Bimbingan Konseling Pendidikan Islam: 1

*Bottom 5 instansi pusat*
1. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme: 181
2. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial: 102
3. Setjen WANTANNAS: 113
4. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan: 118
5. Badan Koordinasi Penanaman Modal: 121

*Bottom 3 Wilker Kanreg BKN Yogyakarta*
1. Pemerintah Kab. Kulon Progo : 494
2. Pemerintah Kota Magelang: 663
3. Pemerintah Kab. Wonosobo: 860

*Bottom 3 Wilker Kanreg BKN Surabaya*
1. Pemerintah Kab. Sampang: 698
2. Pemerintah Kota Probolinggo: 726
3. Pemerintah Kab. Bangkalan: 771

*Bottom 3 Wilker Kanreg BKN Bandung*
1. Pemerintah Kota Tangerang Selatan: 1.344
2. Pemerintah Kab. Ciamis: 1.483
3. Pemerintah Kab. Bekasi: 1.703

*Bottom 3 Wilker Kanreg BKN Makassar*
1. Pemerintah Kab. Sigi: 6
2. Pemerintah Kota Palu: 95
3. Pemerintah Kab. Donggala: 149

*Bottom 3 Wilker Kanreg BKN Jakarta*
1. Pemerintah Kota Singkawang: 869
2. Pemerintah Kab. Tulang Bawang: 883
3. Pemerintah Kab. Kubu Raya: 891

*Bottom 3 Wilker Kanreg BKN Medan*
1. Pemerintah Kota Gunung Sitoli: 61
2. Pemerintah Kota Binjai: 565
3. Pemerintah Kab. Toba Samosir: 590

*Bottom 3 Wilker Kanreg BKN Palembang*
1. Pemerintah Kota Bengkulu: 128
2. Pemerintah Kota Pagar Alam: 300
3. Pemerintah Kota Lubuk Linggau: 304

*Bottom 3 Wilker Kanreg BKN Banjarmasin*
1. Pemerintah Kab. Malinau: 381
2. Pemerintah Kab. Balangan: 396
3. Pemerintah Kab. Berau: 531

*Bottom 3 Wilker Kanreg BKN Denpasar*
1. Pemerintah Kab. Rote Ndao: 545
2. Pemerintah Kab. Lembata: 569
3. Pemerintah Kota Bima: 623

*Bottom 3 Wilker Kanreg BKN Manado*
1. Pemerintah Kab. Minahasa: 193
2. Pemerintah Kab. Minahasa Utara: 387
3. Pemerintah Kab. Minahasa Selatan: 488

*Bottom 3 Wilker Kanreg BKN Pekanbaru*
1. Pemerintah Kota Padang Panjang: 258
2. Pemerintah Kota Bukittinggi: 320
3. Pemerintah Kota Payakumbuh : 591

*Bottom 3 Wilker Kanreg BKN Aceh*
1. Pemerintah Kota Sabang: 526
2. Pemerintah Kab. Aceh Tamiang: 664
3. Pemerintah Kab. Aceh Tenggara: 679. (Tribunjogja.com)