Penghuni Rumah Khusus Relokasi Magersari Kedundang Diminta Segera Urus Berkas Perpindahan Domisili

Keengganan warga penghuni rumah khusus (rusus) relokasi magersari di Kedundang untuk pindah status kependudukan dinilai tak logis.

Penghuni Rumah Khusus Relokasi Magersari Kedundang Diminta Segera Urus Berkas Perpindahan Domisili
TRIBUNJOGJA.COM / Suluh Pamungkas
Berita Kulonprogo 

TRIBUNJOGJA.COM, KULONPROGO - Keengganan warga penghuni rumah khusus (rusus) relokasi magersari di Kedundang untuk pindah status kependudukan dinilai tak logis.

Pasalnya, tempat tinggal mereka terdahulu telah hilang tergusur proyek pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Temon.

Seperti diketahui, ada 43 kepala keluarga (KK) terdampak pembangunan NYIA yang kini menempati hunian relokasi magersari tersebut sejak beberapa bulan silam.

Baca: Pendapatan Daerah Kulonprogo 2019 Diproyeksi Mencapai Rp1,2 Triliun

Mereka berasal dari Desa Palihan dan Glagah.

Namun, warga tersebut enggan pindah status kependudukan lantaran khawatir kehilangan haknya atas pemberdayaan yang dijanjikan pihak pemrakarsa NYIA, PT Angkasa Pura I.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kulonprogo, Gusdi Hartono mengatakan, hunian yang dibangun di atas lahan Paku ALam Ground (PAG) di Kedundang itu memang jenis rumah yang khusus disediakan bagi warga terdampak pembangunan NYIA.

Yakni, warga terdampak NYIA yang tergolong prasejahtera ataupun tak punya kemampuan membangun rumah baru karena nilai ganti rugi pembebasan diterima terlalu sedikit atau alasan lain yang sesuai regulasi.

Maka itu, status sebagai warga terdampak pembangunan bandara sebetulnya melekat kepada warga tersebut meskipun sudah pindah ke rumah itu dan menghuninya.

Dia menilai kekhawatiran warga atas hilangnya status tersebut tidak pada tempatnya. Di sisi lain, tempat tinggal terdahulu milik warga juga sudah hilang lantaran lahannya dipakai untuk pembangunan bandara.

"Kalau tidak mau pindah KTP, lalu beralamat di mana? Sedangkan rumahnya dulu sudah kena gusur dan tanahnya masuk dalam IPL bandara," cetus Gusdi, Rabu (26/9).

Disebutkan, warga penghuni rumah tersebut saat ini belum memiliki kekuatan secara hukum untuk menempati rumah tersebut.

Baca: Formasi CPNS Kabupaten Kulon Progo 2018, Total Tersedia 383 Formasi

Pasalnya, mereka tidak mengantongi surat kekancingan dari Pura Pakualaman atas penggunaan tanah kadipaten tersebut.

Maka itu pemerintah daerah kemudian tengah mengajukan permohonan pembuatan surat kekancingan penggunaan tanah itu ke pihak PA yang satu di antara syaratnya adalah bahwa warga penghuninya harus berdomisili di Kedundang.

Mengacu persyaratan tersebut, lanjut Gusdi, warga diwajibkan segera mengurus berkas perpindahan domisilnya (perubahan domisili di KTP) dalam jangka tiga bulan setelah penyerahan kunci rumah pada Mei lalu sebagai pertanda warga mulai menempatinya.(ing)

Penulis: ing
Editor: ose
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved