Kulonprogo

402 Caleg Kulonprogo Melenggang ke Pemilu 2019

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kulonprogo menetapkan ada 402 calon legislatif yang bakal bertarung dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

402 Caleg Kulonprogo Melenggang ke Pemilu 2019
Tribun Jogja/ Suluh Pamungkas
Ilustrasi Pemilu 

TRIBUNJOGJA.COM, KULONPROGO - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kulonprogo menetapkan ada 402 calon legislatif yang bakal bertarung dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Mereka telah tercakup dalam Daftar Calon Tetap (DCT).

Ketua KPU Kulonprogo, Isnaini mengatakan 402 caleg itu berasal dari 15 partai politik peserta Pemilu.

Yakni, 396 nama yang sebelumnya masuk dalam Daftar Calon Sementara (DCS) ditambah enam nama calon yang lolos lewat hasil putusan sidang adjudikasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Komposisinya ada 225 lelaki dan 177 perempuan.

KPU juga telah meminta parpol pengusung untuk melakukan persetujuan terhadap caleg nominasi sebelum penetapan DCT.

"Sebelumnya DCS ditetapkan sebnyak 397 bakal caleg namun seorang di antaranya meninggal dunia," kata Isnaini dalam rapat pleno penetapan DCT Pemilu 2019 dan Deklarasi Kampanye Damai di Hotel Kings Wates, Kamis (20/9/2018).

Setelah penetapan itu diharapkannya masyarakat bisa mencari informasi atas nama-nama caleg yang tercantum dalam DCT mengingat merekalah yang nantinya akan dipilih sebagai wakil rakyat.

Isnaini menyebut masa kampanye akan dimulai 23 September 2018 hingga tiga hari sebelum masa pemilihan.

Masa kampanye ini cukup panjang dan meliputi konsep pertemuan terbatas, tatap muka, kunjungan dan dialog dengan calon pemilih, penyebaran bahan kampanye, maupun pemasangan alat peraga kampanye.

"iklan dan rapat umum belum bisa langsung dilaksanakan saat ini,"kata dia.

Ketua Bawaslu Kulonprogo, Ria Harlinawati mengatakan peluang pengajuan sengketa masih terbuka lebar meskipun DCT telah ditetapkan.

Pihaknya sudah mengkomunikasikan hal ini dengan KPU maupun parpol serta pihak terkait.

Namun, ia memastikan Bawaslu hanya akan menindaklanjuti sengketa yang masih dalam koridor kerjanya serta telah diajukan.

"Kalau semisal perubahan regulasi caleg koruptor bisa mencalonkan diri, itu ranah KPU. Kami hanya sebatas menindaklanjuti agar semua berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku," kata Ria.(*)

Penulis: ing
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved