Kerjasama Pemda DIY - Kyoto Terus Berlanjut

TRIBUNJOGJA.COM - Sinergi dan kerjasama antara Pemerintah Daerah (Pemda) DIY dengan Pemerintah Provinsi Kyoto, Jepang, yang sudah berusia hampir 35 tahun, dipastikan terus berlanjut.

Bahkan, beberapa sektor tambahan kini mulai dilirik. 

Baca: Eko Suwanto: Kita Dukung Pemda DIY Kerja Keras Wujudkan Tujuan Keistimewaan DIY

Dalam kunjungannya ke Yogyakarta beberapa waktu lalu, Wakil Gubernur Kyoto, Shuici Yamauchi, menyatakan hendak mengadakan sebuah acara penyambutan untuk delegasi Pemda DIY.

Acara itu, kemungkinan berlangsung pada pertengahan tahun 2020 mendatang.

Pihaknya menginginkan, ada kesenian dari Yogyakarta untuk bisa dikirimkan langsung ke Kyoto.

Tidak hanya kesenian, pemerintah provinsi setempat juga melirik pengrajin, yang bisa dikerjasamakan lebih lanjut.

Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, mengatakan bahwa Pemda DIY akn melakukan diskusi lebih jauh dengan Pemerintah Provinsi Kyoto, terkait kelanjutan kerjasama ini.

Ia berharap, ke depannya, bisa terjadi investasi dan komunikasi antar pengusaha. 

"Sehingga, peluang masyarakat dan pengusaha menjadi lebih besar," ucapnya.

Untuk sektor investasi, Ngarsa Dalem melanjutkan, akan difokuskan pada strategi pembangunan bandara baru, atau New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Kulonprogo, serta proyek infrastuktur yang mencakup Jogja-Solo-Semarang (Joglosemar). 

"Saya kira itu pilihan-pilihan yang memang harus kita lakukan. Kita sudah tidak bisa bicara geografis, namun Joglosemar menjadi satu kesatuan pengembangan dan bisa saling bersinergi," ucapnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Gatot Saptadi, menuturkan bahwa di masa mendatang, kerjasama antar kedua provinsi ini tidak hanya di lingkup pendidikan dan kebudayaan.

Tetapi, lebih pada pengembangan produk-produk kreatif.

Baca: Pemda DIY Garap Empat Proyek Besar Dengan Skema KPBU

"Ngarsa Dalem mengimbau, agar bisa dikomunikasikan dengan baik. Gubernur menginginkan tidak hanya tukar menukar pendidikan dan kebudayaan. Tapi juga bisa menyentuh kesejahteraan masyarakat," cetusnya.

"Rencana ini diharuskan bisa bersinergi dengan pihak-pihak lain, seperti KADIN, UKM, perguruan tinggi, dan lain lain. Dengan harapan, semua komponen bisa disinkronkan potensinya," pungkas Gatot. (*)