Bandara NYIA Kulonprogo

Penolak NYIA Enggan Berkomunikasi, Pemkab Kulonprogo Sulit Tentukan Langkah

Pemkab Kulonprogo kesulitan menyelesaikan permasalahan terkait konflik sosial seputar New Yogyakarta International Airport.

Penolak NYIA Enggan Berkomunikasi, Pemkab Kulonprogo Sulit Tentukan Langkah
TRIBUNJOGJA.COM / Hening Wasisto
Upaya pembersihan lahan bandara di Temon, Kulonprogo, pada Kamis (19/7/2018), telah merobohkan sedikitnya 23 rumah milik pegiat Paguyuban Warga Penolak Penggusuran Kulonprogo (PWPP-KP). 

TRIBUNJOGJA.COM - Pemerintah Kabupaten Kulonprogo kesulitan menentukan langkah untuk menyelesaikan permasalahan terkait konflik sosial seputar New Yogyakarta International Airport (NYIA).

Hal itu terhambat sikap bertahan warga penolak bandara yang juga menutup diri atas komunikasi dengan pemerintah.

Sekretaris Daerah Kulonprogo, Astungkara mengatakan pendekatan untuk permasalahan yang terjadi di Temon itu sudah beberapa kali dirapatkan oleh stakeholder terkait.

Terutama terkait pemindahan warga yang sebelumnya masih berada dalam areal lahan proyek pembangunan NYIA.

Sejumlah solusi ditawarkan sebagai hunian sementara seperti penyediaan rumah sewaan PT Angkasa Pura I maupun rumah susun dan magersari oleh Pemkab. 

Baca: Warga Penolak NYIA Kembali ke Lokasi Reruntuhan Rumah, Pemkab Kulonprogo Akui Prediksinya Meleset

Hanya saja, tawaran itu dimentahkan warga yang kemudian malah lebih memilih tinggal di tenda darurat dan menumpang rumah warga lainnya.

Sebagian warga bahkan masih mendiami Masjid Al Hidayah di Kragon II Palihan sebagai satu-satunya bangunan masjid yang masih berdiri di dalam pagar lahan proyek.

Dimungkinkan mereka baru akan pindah apabila masjid tersebut dirobohkan di kemudian hari.

"Kami berupaya agar mereka bisa menyelesaikan urusan konsinyasi (kompensasi pembebasan lahan). Tapi komunikasinya agak rumit dan terhambat jika akan dibantu," kata Astungkara, Senin (30/7/2018).

Kompensasi pembebasan lahan warga yang masih dikonsinyasi di Pengadilan Negeri Wates mencakup lebih dari 30 kepala keluarga (KK) penolak NYIA dengan total nilainya mencapai Rp30 miliar.

Halaman
12
Penulis: Singgih Wahyu Nugraha
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved