Nasional
Jokowi Minta Perputaran Uang di Desa Jangan Sampai Lari ke Kota
Jokowi menjelaskan, dengan langkah tersebut, uang yang beredar di desa, tidak lari lagi ke kota, yang ujung-ujungnya kembali ke Jakarta
Penulis: Azka Ramadhan | Editor: Ari Nugroho
"Mungkin, harganya kalau beli di desa dan kota akan terpaut. Tapi, belilah di desa, agar perederan uang itu muter di situ terus, tidak keluar dari situ," ucapnya.
"Misalnya, beli semen Rp 37 ribu di kota, terus di desa Rp 40 ribu, ya tetap belilah di kota. Kalau kita beli di kota, artinya uang Rp 37 ribu itu lari ke sana, dikalikan berapa sak semen. Akhirnya, jutaan rupiah menjadi lari lagi ke kota," tambah Jokowi.
Lebih lanjut, ia juga menyoroti pentingnya laporan keuangan dari aparatur desa, terkait penggunaan dana yang telah dikucurkan oleh pemerintah pusat.
Terlebih, selama ini ia menyadari, banyak keluhan mengenai penyajian laporan itu.
Baca: Mbah Pur Senang Pisangnya Seharga Rp 300 Ribu Dibeli Jokowi
Karenanya, dalam kesempatan itu, Jokowi menyempatkan diri berbincang langsung dengan beberapa kepala desa, yang disuruhnya maju ke panggung, untuk mengetahui kesulitan dalam menyusun Surat Pertanggung Jawaban (SPJ).
"Ternyata memang ada kesulitan, ya. Padahal saya sudah perintahkan ke Menteri Keuangan, agar digampangkan. Saya sudah dengar dari kepala desa, kesulitannya di mana. Nanti, setelah pulang akan saya bicarakan," cetusnya.
Terang saja, janji presiden untuk menyederhanakan laporan keuangan desa pun mendapat sambutan baik dari para kepala desa.
Salah satunya dikemukakan oleh Kandar, yang merupakan Kepala Desa Timbulharjo, Sewon, Bantul.
Baca: Kunjungi Pasar Kranggan, Jokowi Jadi Sasaran Foto Para Pedagang
"Alhamdulillah, itu yang kita tunggu-tunggu, agar tidak direpotkan dengan masalah administrasi," ungkapnya.
Kandar tidak menyangkal, kalau selama ini pihaknya, bersama kepala desa yang lain, mengalami kesulitan dalam menyusun SPJ.
Menurutnya, yang paling rumit adalah soal penambahan pajak pembelian barang-barang untuk kebutuhan desa.
"Harus hati-hati, karena memang rumit lampiran-lampirannya, kemudian juga harus tepat waktu. Terutama soal pajak. Kadang-kadang, toko tidak mau menghitungnya beserta pajak, sehingga kami harus menambahkan sendiri," katanya.
"Kita sampai harus minta nota kosong. Padahal, itu kan riil, cuma karena kena pajak saja to. Tapi, kadang juga ada toko yang sudah kerjasama, jadi ada yang mau membantu kita," pungkasnya. (TRIBUNJOGJA.COM)
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/jogja/foto/bank/originals/presiden-ri-joko-widodo-berbincang-langsung-dengan-salah-satu-kepala-desa_20180725_160245.jpg)