Jokowi Minta Perputaran Uang di Desa Jangan Sampai Lari ke Kota

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Presiden RI, Joko Widodo memberikan arahannya dalam agenda Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Tahun 2018, di Joja Expo Center, Bantul, Rabu (25/7/2018).

Di hadapan ratusan kepala desa di lingkup DIY dan Jawa Tengah, Jokowi menekankan arahannya pada penggunaan dana desa.

Menurutnya, dalam kurun empat tahun terakhir, anggaran yang dialokasikan untuk desa, sudah sangat besar.

Ia memaparkan, pada 2015, dana desa yang dikucurkan pemerintah pusat adalah Rp 20 triliun.

Kemudian, jumlahnya terus meningkat dari tahun ke tahun.

Yakni, Rp 47 triliun pada 2016, lalu masing-masing Rp 60 triliun pada 2017 dan 2018.

Baca: Presiden Jokowi Terkesan dan Memuji Kebersihan Pasar Kranggan Yogyakarta

"Totalnya sudah Rp 187 triliun, dana yang dikucurkan ke desa, selama empat tahun terakhir. Dalam sejarah anggaran di negara kita, angka itu sangat besar sekali. Oleh sebab itu, penggunaannya harus tepat sasaran," katanya.

Jokowi menuturkan, apa saja yang menjadi keperluan desa, bisa dikerjakan menggunakan dana desa.

Misalnya, untuk perbaikan infrastruktur, entah itu jalan, maupun irigasi yang menjadikan lahan-lahan di desa setempat menjadi lebih produktif.

Namun, ia mengimbau supaya pembelian barang-barang, atau material yang nantinya hendak digunakan untuk memperbaiki infrastruktur dan sebagainya tersebut, bisa dibeli di desa, atau maksimal di lingkup kecamatan setempat.

"Setelah desa mendapat anggaran, agar yang namanya pembelian barang-barang, atau material itu, belilah di desa sekitar situ saja. Kalau terpaksa, ya beli di lingkup kecamayan. Untuk apa? Supaya uang itu beredar di situ terus," tuturnya.

Baca: Mendagri Sebut Presiden Jokowi Beri Restu Bila Ada Kepala Daerah Maju Jadi Capres-Cawapres

Orang nomor satu di Indonesia itu menjelaskan, dengan langkah tersebut, uang yang beredar di desa, tidak lari lagi ke kota, yang ujung-ujungnya kembali ke Jakarta.

Karena itu, menurutnya, kepala desa wajib memahami teori keuangan semacam ini.

Walau begitu, Jokowi tidak memungkiri, jika harga barang-barang di desa, kemungkinan memiliki selisih dengan harga di kota.

Akan tetapi, ia meminta, supaya perbedaan harga yang tidak terlalu jauh itu, menjadi kendala perputaran uang di desa.

"Mungkin, harganya kalau beli di desa dan kota akan terpaut. Tapi, belilah di desa, agar perederan uang itu muter di situ terus, tidak keluar dari situ," ucapnya.

"Misalnya, beli semen Rp 37 ribu di kota, terus di desa Rp 40 ribu, ya tetap belilah di kota. Kalau kita beli di kota, artinya uang Rp 37 ribu itu lari ke sana, dikalikan berapa sak semen. Akhirnya, jutaan rupiah menjadi lari lagi ke kota," tambah Jokowi.

Lebih lanjut, ia juga menyoroti pentingnya laporan keuangan dari aparatur desa, terkait penggunaan dana yang telah dikucurkan oleh pemerintah pusat.

Terlebih, selama ini ia menyadari, banyak keluhan mengenai penyajian laporan itu.

Baca: Mbah Pur Senang Pisangnya Seharga Rp 300 Ribu Dibeli Jokowi

Karenanya, dalam kesempatan itu, Jokowi menyempatkan diri berbincang langsung dengan beberapa kepala desa, yang disuruhnya maju ke panggung, untuk mengetahui kesulitan dalam menyusun Surat Pertanggung Jawaban (SPJ).

"Ternyata memang ada kesulitan, ya. Padahal saya sudah perintahkan ke Menteri Keuangan, agar digampangkan. Saya sudah dengar dari kepala desa, kesulitannya di mana. Nanti, setelah pulang akan saya bicarakan," cetusnya.

Terang saja, janji presiden untuk menyederhanakan laporan keuangan desa pun mendapat sambutan baik dari para kepala desa.

Salah satunya dikemukakan oleh Kandar, yang merupakan Kepala Desa Timbulharjo, Sewon, Bantul.

Baca: Kunjungi Pasar Kranggan, Jokowi Jadi Sasaran Foto Para Pedagang

"Alhamdulillah, itu yang kita tunggu-tunggu, agar tidak direpotkan dengan masalah administrasi," ungkapnya.

Kandar tidak menyangkal, kalau selama ini pihaknya, bersama kepala desa yang lain, mengalami kesulitan dalam menyusun SPJ.

Menurutnya, yang paling rumit adalah soal penambahan pajak pembelian barang-barang untuk kebutuhan desa.

"Harus hati-hati, karena memang rumit lampiran-lampirannya, kemudian juga harus tepat waktu. Terutama soal pajak. Kadang-kadang, toko tidak mau menghitungnya beserta pajak, sehingga kami harus menambahkan sendiri," katanya.

"Kita sampai harus minta nota kosong. Padahal, itu kan riil, cuma karena kena pajak saja to. Tapi, kadang juga ada toko yang sudah kerjasama, jadi ada yang mau membantu kita," pungkasnya. (TRIBUNJOGJA.COM)