Pemkab Gunungkidul Klaim Telah Capai Target Kinerja Keuangan 2017

Laporan Calon Reporter Tribunjogja Wisang Seto Pangaribowo

TRIBUNJOGJA.COM, GUNUNGKIDUL - Meskipun belum semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mencapai target tetapi secara keseluruhan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mengklaim telah mencapai target kinerja keuangan tahun 2017.

Bupati Gunungkidul Badingah mengatakan, realisasi pencapaian target kinerja keuangan berdasarkan 15 urusan wajib serta urusan pilihan sesuai dengan peraturan daerah (perda) Gunungkidul no 11 tahun 2017 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Gunungkidul.

"Untuk urusan Wajib dan pelayanan dasar ditargetkan Rp 98,7 miliar bisa terealisasi Rp 153,3 Miliar, atau 155,3 persen," tuturnya, Senin (25/6/2018).

Baca: Sebanyak 79 Kasus Sengatan Ubur-ubur Terjadi Selama Libur Lebaran di Gunungkidul

Selanjutnya ia mengatakan yang memiliki prosentase tertinggi berturut turut adalah dinas kesehatan mencapai 97,37 persen, Dinas pekerjaan umum perumahan rakyat dan kawasan permukiman mencapai 96,11 persen, RSUD mencapai 94,75 persen.

"Sedangkan untuk urusan wajib non pelayanan dasar yang ditargetkan untuk merah 1,8 milliar dapat terlampaui hingga 3,3 milliar," tuturnya.

Ia menjelaskan untuk dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu yang sebelumnya tidak ditargetkan tetapi dapat realisasi sebesar Rp269.390.400,00 yang berasal dari retribusi izin membangun bangunan.

Sedangkan untuk urusan piluhan yang awalnya ditarget 30,1 milliar tetapi dapat terealisasi 31,6 milliar.

Baca: Pemkab Gunungkidul Ajukan 837 Formasi CPNS

"Seperti di Dinas Kelautan dan Perikanan ditargetkan sebesar Rp785.000.000,00 realisasi sebesar Rp983.398.420,00 atau mencapai sebesar 125,27 persen," terang Badingah.

Sementara Juru Bicara DPRD Gunungkidul Eko rustanto mengatakan dewan mengapresiasi pemerintah daerah yang beberapa waktu yang lalu meraih WTP dari BPK.

"Kami mengapresiasi kinerja pemkab sehingga mendapatkan penghargaan WTP, tetapi memang ada beberapa sektor yang perlu untuk dibenahi yaitu sektor manajemen pemkab," tutupnya. (TRIBUNJOGJA.COM)