Keterlambatan Pembayaran Klaim JKN Resahkan Sejumlah Rumah Sakit

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Keterlambatan pembayaran klaim Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) Kesehatan Cabang Yogyakarta, membuat sejumlah rumah sakit di DIY resah.

Hal tersebut, disampaikan oleh Ketua Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) DIY, Joko Murdianto, di sela audiensi bersama perwakilan BPJS Kesehatan Cabang Yogyakarta dan Dinas Kesehatan DIY, di Gedung DPRD DIY, pada Senin (19/3/2018) lalu.

Dalam kesempatan itu, Joko mengungkapkan, pihaknya berharap supaya pembayaran klaim JKN bisa dilakukan tepat waktu.

Terlebih, lanjutnya, sebagian besar, atau hampir 90 persen pasien di rumah sakit swasta, merupakan pengguna jaminan tersebut.

Baca: Begini Prosedur Pendaftaran JKN BPJS Kesehatan untuk Peserta Mandiri

"Dalam artian, uang yang masuk, atau operasional di rumah sakit swasta, sangat bergantung pada tepatnya klaim yang disampaikan dan dibayar sesuai dengan waktu yang diharuskan," ungkapnya.

Bahkan, imbuh Joko, pihaknya sempat menerima laporan dari seorang pemilk rumah sakit, dimana cash flow-nya terhambat, lantaran pembayaran klaim JKN yang terlambat.

Alhasil, yang bersangkutan sampai kelimpungan untuk membayar gaji karyawan.

"Ya, itu ada laporan dari teman kami, bayar gaji karyawan susah, sampai harus hutang ke bank," cetusnya.

Sementara itu, Kelala BPJS Kesehatan Cabang Yogyakarta, Dwi Hesti Yuniarti, mengakui bahwa memang sempat ada keterlambatan perihal pembayaran klaim JKN kepada pihak rumah sakit.

Namun, ia memastikan, saat ini, persoalan sudah terselesaikan

Menurutnya, kendala sempat terjadi pada bulan Oktober 2017 lalu, dimana permasalahan terjadi dalam skala nasional, karena persoalan sistem dan keuangan pusat.

Namun, lanjutnya, rata-rata keterlambatan, paling lama adalah dua pekan setelah jatuh tempo.

Baca: Permudah Peserta JKN KIS, BPJS Luncurkan Aplikasi Mobile JKN

"Tapi, untuk bulan-bulan sebelumnya lancar. Memang ada kendala di akhir tahun. Kendala kami terkait kecukupan anggaran yang ada di kantor pusat juga," cetusnya.