Puluhan Mahasiswa yang Lakukan Aksi Diam Juga Kritisi Sektor Pendidikan

Laporan Reporter Tribunjogja.com, Ahmad Syarifudin

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Selain menuntut hak perempuan, puluhan mahasiswa yang melakukan aksi diam dengan cara menutup mulut menggunakan lakban di depan Tugu Pal Putih Ngayogyakarta Hadiningrat, Sabtu (10/03/2018) malam, juga mengkritisi mahalnya sektor pendidikan di Indonesia.

"Kami bersama kawan-kawan berdiri disini selain menuntut hak-hak perempuan juga melawan kapitalisme pendidikan," ujar Koordinator aksi, Claudia Aulia, Sabtu malam.

Menurutnya, berbagai persoalan saat ini tengah dihadapi pada lini pendidikan.

Banyak sekolah-sekolah yang menjadikan pendidikan sebagai komoditas.

Akibatnya, tidak sedikit masyarakat akhirnya kesulitan mengakses pendidikan.

"Di sektor pendidikan, masyarakat tidak banyak merasakan adanya kehadiran pemerintah. Iya, walaupun ada bantuan tapi masyarakat tetap harus bayar,. Justru kami nilai bantuan banyak datang dari pihak swasta," ucapnya.

Baca: UNU Yogyakarta Siap Beri Kontribusi pada Dunia Pendidikan dan Jawab Tantangan Masa Depan

Padahal, kata dia, dalam amanat undang-undang dasar turut serta dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan tugas dari pemerintah.

Namun, kenyataan yang terjadi hari ini, menurut Claudia masih jauh yang diharapkan.

Apalagi, masih menurut dia, kondisi semacam ini diperparah dengan pencabutan berbagai macam subsidi.

"Dari mulai bbm, Tarif Dasar Listrik (TDL), kesehatan dan transportasi semua dicabut. Ini berbahaya, karena kita tahu, beberapa tahun lalu, kenaikan harga bbm mengakibatkan inflasi akibat dari melambungnya harga kebutuhan pokok," terang dia.

Aksi ini dilakukan dengan cara menutup mulut dengan lakban sembari berdiri menghadap ke arah Barat, menentengkan spanduk kepada para pengguna jalan yang melintas.

Baca: Peringati International Women Day, Puluhan Mahasiswa Lakukan Aksi Diam di Tugu Yogya

Spanduk-spanduk warna putih itu bertuliskan diantaranya, "Berikan Cuti haid", "Berikan cuti Hamil", Berikan Jaminan Sosial", "Lawan Pembungkaman Demokrasi".