Lipsus Tunjangan Pegawai Pemkot Yogya

Pegawai Pemkot Yogya Bakal Dapat Tunjangan Tambahan, Ini Tanggapan Warga

Parameter untuk mengukur kinerja yang akan menjadi dasar besaran tunjangan pegawai Pemkot Yogyakarta mendapat kritik dari sejumlah kalangan.

Pegawai Pemkot Yogya Bakal Dapat Tunjangan Tambahan, Ini Tanggapan Warga
internet
pemkot yogya

TRIBUNJOGJA.COM - Sebelumnya, parameter untuk mengukur kinerja yang akan menjadi dasar besaran tunjangan pegawai Pemkot Yogyakarta mendapat kritik dari sejumlah kalangan.

Alimatul Qibtiyah, Ketua Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) DIY meminta presensi pegawai yang menempati porsi terbesar layak untuk ditinjau ulang.

“Perlu ditinjau ulang, apakah benar seperti itu. Masak absen sampai 60%, dan kenapa kinerja hanya 20%. Artinya administratif bisa mengalahkan subtantif,” kata Alimatul.

Bagi Alimatul presensi sebenarnya juga penting, namun akan lebih baiknya jika porsinya lebih dikurangi.

“Harusnya dilihat kinerjanya, bukan absennya. Hal tersebut sangat bersifat administratif, bukan subtantif. Mungkin lebih baik dibalik saja, 20% untuk kehadiran, dan 80% nya untuk kinerja. Mungkin itu lebih subtantif,” ungkapnya.

Dikhawatirkan, jika pemberian tunjangan didasarkan kepada presensi absen yang memiliki porsi lebih banyak, akan mempengaruhi mentalitas ASN.

“Takutnya mempengaruhi mentalitas ASN. Sudah banyak anggapan dimasyarakat bahwa ASN itu adem ayem. Jika ditambah dengan adanya tunjangan yang bersifat administratif, maka akan melanggengkan anggapan bahwa bekerja yang selamat ya jadi ASN,” ucapnya.

Senada adalah apa yang disampaikan Sunarka, Direktur IDEA.

Sunarko berharap indikator presensi ditinjau kembali.

"Sekarang yang perlu diperbaiki adalah indikatornya. Presensi penting hanya saja sebaiknya bukan jadi indikator dominan sebuah kinerja. Bisa saja presensi pagi, tapi ngga kerja maksimal terus sore presensi pulang," ujar Sunarka.

Lanjut Sunarka, ketika kebijakan ini digulirkan memang bertujuan agar kinerja ASN lebih baik, perlu kemudian disadari dan juga dilihat sisi lain di antaranya, tingkat kemiskinan di Kota Yogyakarta masih tinggi dan tingkat kesenjangan juga paling tinggi di Indonesia.

Agus Heruanto Hadna, Direktur Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM melihat ada kecenderungan di instansi pemerintah, tunjangan kinerja diberikan dengan tidak membedakan siapa yang berprestasi atau tidak, seolah-olah itu tambahan gaji.

Itu yang tidak boleh.

Permasalah lain menurutnya, instansi pemerintah itu selalu menghadapi persoalan kedisiplinan. “Misal pegawai datang terlambat, bolos. Kalau itu masalahnya, berarti indakator kehadiran perlu diperhitungkan,” tegasnya. (*)

Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved